2 SSK Brimob NTB dan Gorontalo Bantu Kawal Pilwalkot Makassar
loading...
Kapolrestabes Makassar Kombes Witnu Urip Laksana bersama Pj Wali Kota dan Dandim memberikan keterangan terkait pengamanan jelang Pilwalkot Makassar. Foto: Sindonews/Faisal Mustafa
A
A
A
MAKASSAR - Dua satuan setingkat kompi (SSK) Brimob Polda Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tergabung dalam Bawah Kendali Operasi Brimob Nusantara, turut membantu Polrestabes Makassar mengamankan pelaksanaan Pilwalkot Makassar , Rabu, (09/12/2020).
Bantuan setara 200 personel Brimob Nusantara tersebut, bakal bergabung dengan 2.692 personel pengamanan jajaran Polrestabes dan TNI yang secara resmi dilepas dalam apel pergeseran pasukan (Serpas) Pilwalkot Makassar di Lapangan Karebosi, Kecamatan Ujung Pandang, Senin (7/12/2020).
Kapolrestabes Makassar Kombes Witnu Urip Laksana merincikan total 2.692 personel terdiri dari 1.454 personel jajaran Polrestabes Makassar , 1.238 personel Polda Sulsel yang masing-masing terdiri Satuan Brimob sebanyak 300, Dit Samapta, 170 dan staf Polda Sulsel sebanyak 768 personel.
"Kita juga di-backup dari Brimob Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Brimob Gorontalo sebanyak 2 SSK atau lebih kurang 200 personel, serta dibantu Forkopimda dan TNI untuk terus membuat suasana sejuk, aman, damai dan demokratis di Kota Makassar," ucap Witnu usai pimpin Apel Serpas.
Mantan Direktur Intelkam Polda Sulsel ini menyebut, ribuan personel gabungan itu akan disiagakan di 2.249 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 12 Kecamatan wilayah hukum Polrestabes Makassar pada Rabu 9 Desember hingga kondisi betul-betul dipastikan aman.
Dalam pelaksanaan tugas nanti kata Witnu, ribuan personel ini juga akan bersiaga di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik Provinsi dan Kota serta Bawaslu dengan kelengkapan alat operasional penanggulangan kerusuhan.
"Kita kedepankan langkah persuasif. Semua sudah ada SOP-nya," imbuhnya.
Witnu menjelaskan, pihaknya sudah memetakan kerawanan. Dia mengatakan, hampir seluruh wilayah dianggap rawan, baik secara geografis, gangguan Kamtibmas, sampai pelanggaran protokol kesehatan. Ribuan personel yang diterjunkan disesuaikan dengan karakteristik kerawanan.
"Pada prinsipnya kita sudah lakukan langkah sesuai SOP, dari yang paling soft sampai yang hard, terhadap orang atau kelompok yang mencoba mengganggu tahapan demokratis ini. Sehingga masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan nyaman," ungkap perwira menengah Polri tiga bunga ini.
Bantuan setara 200 personel Brimob Nusantara tersebut, bakal bergabung dengan 2.692 personel pengamanan jajaran Polrestabes dan TNI yang secara resmi dilepas dalam apel pergeseran pasukan (Serpas) Pilwalkot Makassar di Lapangan Karebosi, Kecamatan Ujung Pandang, Senin (7/12/2020).
Kapolrestabes Makassar Kombes Witnu Urip Laksana merincikan total 2.692 personel terdiri dari 1.454 personel jajaran Polrestabes Makassar , 1.238 personel Polda Sulsel yang masing-masing terdiri Satuan Brimob sebanyak 300, Dit Samapta, 170 dan staf Polda Sulsel sebanyak 768 personel.
"Kita juga di-backup dari Brimob Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Brimob Gorontalo sebanyak 2 SSK atau lebih kurang 200 personel, serta dibantu Forkopimda dan TNI untuk terus membuat suasana sejuk, aman, damai dan demokratis di Kota Makassar," ucap Witnu usai pimpin Apel Serpas.
Mantan Direktur Intelkam Polda Sulsel ini menyebut, ribuan personel gabungan itu akan disiagakan di 2.249 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 12 Kecamatan wilayah hukum Polrestabes Makassar pada Rabu 9 Desember hingga kondisi betul-betul dipastikan aman.
Dalam pelaksanaan tugas nanti kata Witnu, ribuan personel ini juga akan bersiaga di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik Provinsi dan Kota serta Bawaslu dengan kelengkapan alat operasional penanggulangan kerusuhan.
"Kita kedepankan langkah persuasif. Semua sudah ada SOP-nya," imbuhnya.
Witnu menjelaskan, pihaknya sudah memetakan kerawanan. Dia mengatakan, hampir seluruh wilayah dianggap rawan, baik secara geografis, gangguan Kamtibmas, sampai pelanggaran protokol kesehatan. Ribuan personel yang diterjunkan disesuaikan dengan karakteristik kerawanan.
"Pada prinsipnya kita sudah lakukan langkah sesuai SOP, dari yang paling soft sampai yang hard, terhadap orang atau kelompok yang mencoba mengganggu tahapan demokratis ini. Sehingga masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan nyaman," ungkap perwira menengah Polri tiga bunga ini.
Explore More