HKTI Sebut Jabar Tak Perlu Takut Ancaman Krisis Pangan

BANDUNG - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat (Jabar) menanggapi santai adanya potensi krisis pangan terutama komoditi karbohidrat seperti beras. Jawa Barat dinilai mampu melewati potensi krisis pangan dengan beberapa catatan.

Ketua Harian HKTI Jabar Entang Sastraatmaja mengatakan, bila melihat produksi beras Jawa Barat, pihaknya optimistis krisis pangan tidak akan terjadi di Jabar. Apalagi, selama ini konstribusi padi Jabar terhadap nasional mencapai 18%. (Baca Juga: Ridwan Kamil Ingatkan Potensi Krisis Pangan 2021, Warga Diminta Waspada)

“Kalau melihat kemampuan produksi kita, mestinya Jabar tidak perlu takut atau khawatir. Karena kita memang punya potensi itu. Jadi yang 18% itu, cukup untuk memenuhi kebutuhan beras Jabar," kata Entang di Bandung, Minggu (6/12/2020).

Sebelumnya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil memperingatkan adanya potensi kritis pangan pada pertengahan tahun 2021. Hal itu lantaran beberapa negara pengekspor beras, diprediksi bakal mengerem importasi beras karena berbagai hal. (Baca Juga: Atasi Sampah, Jabar Incar 2 Incinerator Stungta x Pindad)

Karena itu, gubernur meminta kepada masyarakat untuk melakukan budidaya pangan sendiri. Jabar bisa keluar dari krisis pangan kata Ridwan, dengan beberapa catatan. Yaitu bagaimana kepala daerah mampu memanage potensi yang ada dengan baik. Sehingga distribusi dan penyebaran beras antar wilayah bisa dikendalikan dan di jaga.

Kemudian, lanjut Entang, pemerintah harus mulai berani mengerem konsumsi beras, melakukan disersifikasi pangan. Bahwa makan karbohidrat tidak hanya beras. Banyak komoditi lain yang tak kalah bergizi seperti beras. "Jabar harus menjadi contoh disersifikasi pangan. Berani kurangi laju konsumsi beras. Ini belum dilakukan gubernur Jabar," tegas dia. (Baca Juga: Sadis, Tolak Ajakan Bersetubuh Gadis Cantik Ini Diseret Motor Teman Prianya)

Lebih lanjut Entang menjelaskan, pada dasarnya Jabar telah memiliki perda tentang kemandirian pangan, artinya ada upaya mandiri pangan dan tidak bergantung kepada daerah lain. Tinggal bagaimana aturan tersebut direalisasikan.

“Caranya, tingkatkan produktivitas dengan menggunakan teknologi mutakhir. Kedua, jaga lahan sawah jangan sampai dialihfungsikan untuk kepentingan non pertanian. Harus ada komitmen dari penguasa daerah," imbuh dia. (Baca Juga: Bayinya Berubah Jadi Gondrong, Ibu di Sumenep Lapor Polisi)

Menurutnya, perlu ada komitmen kepala daerah menjaga sawah menjadi lahan abadi, tidak untuk perumahan, industri atau infrastruktur, dan lainnya. Hal itu, kata dia, menjadi penjamin bahwa mereka berpihak kepada kemandirian pangan.