Skema Gaji PNS Bakal Berubah, Beban Kerja Jadi Indikator
loading...
FOTO/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
MAKASSAR - Skema penggajian PNS bakal berubah. Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah merumuskan kebijakan penghasilan gaji dan tunjangannya. Perhitungannya tidak lagi berbasis pangkat, golongan, atau masa kerja.
Rencana perubahan yang dikeluarkan BKN itu merujuk pada amanat Pasal 79 dan 80 Undang-undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Skema gaji PNS akan dihitung berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, atau resiko kerja.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Rahmat Mappatoba mengaku belum menerima informasi rencana perubahan skema penggajian PNS tersebut. Namun, jika memang akan dilakukan, daerah tentu mesti ikut menyesuaikan.
"Untuk saat ini belum. Kita di daerah belum diberi tahu. Mungkin sementara disusun petunjuk teknisnya," kata Rahmat, Kamis (3/12/2020).
Rahmat menyampaikan, skema penggajian yang ada saat ini memang masih berdasarkan pangkat, golongan, atau masa kerja. Belum sepenuhnya berbasis beban kerja, tanggung jawab, maupun resiko pekerjaan.
Namun selama petunjuk teknis belum keluar, dia mengaku belum berani berbicara banyak. "Tentu jika skema baru ditetapkan kita akan coba pelajari dulu. Biasanya kalau ada perubahan seperti itu akan dilakukan secara bertahap," tutup Rahmat.
Kepala Bidang Kinerja dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, Munandar juga mengaku belum menerima informasi terkait perubahan skema gaji PNS .
"Belum ada informasi, kita lihat dulu seperti apa teknisnya," ujar dia.
Meski belum ada kepastikan kapan perubahan skema ini diterapkan, BKN terus berkoordinasi dengan lembaga terkait. Seperti, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Sekretaris Negara, serta pemerintah daerah.
Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama BKN , Prayono sebelumnya mengatakan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan penghasilan PNS berkaitan erat dengan kondisi keuangan negara. Sehingga perlu hasil analisis dan simulasi yang mendalam dan komprehensif.
"Sehingga mampu menghasilkan kebijakan baru tentang pangkat, gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS agar nanti tidak memberikan dampak negatif baik terhadap kesejahteraan PNS maupun kondisi keuangan negara," papar Prayono.
Rencana perubahan yang dikeluarkan BKN itu merujuk pada amanat Pasal 79 dan 80 Undang-undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Skema gaji PNS akan dihitung berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, atau resiko kerja.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Rahmat Mappatoba mengaku belum menerima informasi rencana perubahan skema penggajian PNS tersebut. Namun, jika memang akan dilakukan, daerah tentu mesti ikut menyesuaikan.
"Untuk saat ini belum. Kita di daerah belum diberi tahu. Mungkin sementara disusun petunjuk teknisnya," kata Rahmat, Kamis (3/12/2020).
Rahmat menyampaikan, skema penggajian yang ada saat ini memang masih berdasarkan pangkat, golongan, atau masa kerja. Belum sepenuhnya berbasis beban kerja, tanggung jawab, maupun resiko pekerjaan.
Namun selama petunjuk teknis belum keluar, dia mengaku belum berani berbicara banyak. "Tentu jika skema baru ditetapkan kita akan coba pelajari dulu. Biasanya kalau ada perubahan seperti itu akan dilakukan secara bertahap," tutup Rahmat.
Kepala Bidang Kinerja dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, Munandar juga mengaku belum menerima informasi terkait perubahan skema gaji PNS .
"Belum ada informasi, kita lihat dulu seperti apa teknisnya," ujar dia.
Meski belum ada kepastikan kapan perubahan skema ini diterapkan, BKN terus berkoordinasi dengan lembaga terkait. Seperti, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Sekretaris Negara, serta pemerintah daerah.
Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama BKN , Prayono sebelumnya mengatakan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan penghasilan PNS berkaitan erat dengan kondisi keuangan negara. Sehingga perlu hasil analisis dan simulasi yang mendalam dan komprehensif.
"Sehingga mampu menghasilkan kebijakan baru tentang pangkat, gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS agar nanti tidak memberikan dampak negatif baik terhadap kesejahteraan PNS maupun kondisi keuangan negara," papar Prayono.
(agn)
Explore More