Ketua DPRD Kendal Minta Kades Baru Fokus Tangani Corona
Senin, 11 Mei 2020 - 23:30 WIB
loading...
Perwakilan kades yang baru dilantik berfoto bersama jajaran Forkopimda di Pendopo Tumenggung Bahurekso, Kendal, Senin (11/5/2020). FOTO/ISTIMEWA
A
A
A
KENDAL - Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Muhammad Makmun berharap para kepala desa yang baru saja dilantik, Senin (11/5/2020), dapat menyatukan kembali masyarakat yang sempat terbelah akibat pemilihan kepala desa. Penghapusan sekat antarpendukung ini akan menjadi awal yang baik untuk membangun desa ke depan.
"Setelah dilantik, harapannya tidak ada lagi sekat-sekat pendukung. Kades yang baru punya pemikiran bahwa dia kades bagi semua warganya. Selanjutnya, dalam waktu dekat ini bisa konsentrasi menangani pandemi virus corona," kata Makmun.
Terkait penanganan virus corona, imbuhnya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh kades baru. Pertama dalam upaya membantu pemerintah memutus rantai penularan virus. Kemudian, bagaimana menanggulangi dampaknya yang meliputi sosial dan ekonomi.
"Pemerintah menyalurkan berbagai macam bantuan untuk penanganan dampak COVID-19. Di antaranya dianggarkan dari dana desa. Pesan pentingnya, bantuan ini untuk meringankan beban masyarakat. Jangan sampai karena pendistribusiannya yang tidak tepat sasaran, justru menimbulkan gejolak di masyarakat," ujarnya.
Ketua DPC PKB Kendal ini berpesan agar para kades menggunakan anggaran desa secara transparan untuk menyejahterakan masyarakat desa. "Pengambilan keputusan harus dilakukan dalam Musyawarah Desa khusus yang diselenggarakan oleh BPD dengan melibatkan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dengan mempedomani Petunjuk Teknis dari Kementerian Desa," katanya.
"Setelah dilantik, harapannya tidak ada lagi sekat-sekat pendukung. Kades yang baru punya pemikiran bahwa dia kades bagi semua warganya. Selanjutnya, dalam waktu dekat ini bisa konsentrasi menangani pandemi virus corona," kata Makmun.
Terkait penanganan virus corona, imbuhnya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh kades baru. Pertama dalam upaya membantu pemerintah memutus rantai penularan virus. Kemudian, bagaimana menanggulangi dampaknya yang meliputi sosial dan ekonomi.
"Pemerintah menyalurkan berbagai macam bantuan untuk penanganan dampak COVID-19. Di antaranya dianggarkan dari dana desa. Pesan pentingnya, bantuan ini untuk meringankan beban masyarakat. Jangan sampai karena pendistribusiannya yang tidak tepat sasaran, justru menimbulkan gejolak di masyarakat," ujarnya.
Ketua DPC PKB Kendal ini berpesan agar para kades menggunakan anggaran desa secara transparan untuk menyejahterakan masyarakat desa. "Pengambilan keputusan harus dilakukan dalam Musyawarah Desa khusus yang diselenggarakan oleh BPD dengan melibatkan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dengan mempedomani Petunjuk Teknis dari Kementerian Desa," katanya.
Lihat Juga :
