Hindari Kerumunan, Tiga Paslon di Bima Sepakat Habiskan Masa Kampanye via Daring

BIMA - Tiga paslon bupati dan wakil bupati Bima, Nusa Tenggara Barat , menandatangi kesepakatan kampanye dengan memilih metode via daring disisa masa kampanye yang tinggal beberapa hari lagi.

Penandatanganan kesepakatan oleh tiga paslon ini digelar di ruang Tambora, Mapolres Bima Kabupaten, di hadapan Bawaslu, KPU, Kapolisian dan TNI.

"Selain melalui metode daring, ketiga paslon bisa juga memanfaatkan media televisi dan radio atau elektronik untuk berkampanye dari tanggal 27 November hingga memasuki masa tenang pada tgl 5 Desember," ujar Kapolres Bima Kota, AKBP Haryo Tejo Wicaksono yang memimpin acara penandatanganan.

Acara penandatanganan langsung dihadiri oleh ketiga Palson Bupati Bima, tim penghubung calon serta Ketua KPU, Imran dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Abdullah.

Dihadapan tiga paslon, Kapolres Bima Kota Haryo Tejo menegaskan, semua paslon dapat mematuhi aturan yang telah disepati demi lancarnya Pilkada ditengah pandemi COVID-19.

Jika melanggar, papar Kapolres, sanksi yang diterapkan tidak main-main karena Bawaslu bersama KPU akan merujuk pada Undang-undang dan akan diberikan sanksi tegas yang bahkan dapat mengancam paslon dalam Pilkada.

Secara terpisah, Paslon nomor urut 1, 2 dan 3 yang dimintai komentarnya terkait hal ini menyadari bahwa metode kampanye selama ini tidak bisa dikontrol.

Bahkan terpantau seluruh paslon bupati dan wakil bupati Bima tak satu pun yang tidak melanggar ketentuan protokol kesehatan hingga mereka diberi sanksi.

Menanggapi hal itu, Calon Wakil Bupati Bima, Dahlan M Noer mengakatan, bahwa metode daring yang hanya bisa menggunakan media elektonik, radio serta media sosial, merupakan langkah alternatif untuk menghindari kerumunan massa di masa pandemi.

Hal ini sangat disadarinya demi menjaga prokes COVID-19. Sehingga ia bersama calon bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri, harus menjunjung tinggi kesepakatan yang telah dibuat.

"Kami paslon nomor urut 3, akan setia mematuhi aturan dengan tidak menggelar blusukan serta konvoi yang menyebabkan adanya masyarakat yang berkerumunan. Jika pun ada yang melanggar, tentu sanksi berat pasti dia terima," kata Dahlan, Jumat (27/11/2020).

(Baca juga: Berjibaku Menyeberangi Lautan Raja Ampat, Given Ingin Terus Sekolah untuk Jadi Polisi)

Hal senada juga disampaikan calon wakil bupati Ady Mahyudi. Ia menjelaskan bahwa kesepakatan penggunaan metode kampanye daring ini sebagai bentuk kepedulian Paslon terhadap kesehatan rakyat, lebih-lebih pada pendukung masing-masing. "Ini bukan dilarang, tapi kesepakatan kami bersama untuk rakyat sendiri," tegas Ady.

Sementara calon wakil bupati Bima nomor urut 1 yakni Herman Alfa Edison mengatakan, pihaknya menjunjung tinggi keselamatan rakyat. Apalagi, situasi pandemi ini yang mengharuskan penegakkan prokes.

(Baca juga: Bimtek PKK dan Gebrak Masker untuk Pencegahan Covid-19 di Morowali Utara)

"Kesepakatan ini merupakan langkah yang tepat untuk menjaga kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Bima. Meski metode via daring tidak terlalu efektif untuk berkampanye, namun semua itu harus kita sadari bahwa saat ini kita diselimuti wabah virus corona," terang Herman.