Bupati Majalengka Karna Sobahi Bersama 9 Kepala Daerah Dukung Soal TPB
Rabu, 25 November 2020 - 15:03 WIB
loading...
Bupati Majalengka Karna Sobahi saat sambutan pada acara deklarasi dukungan TPB daring. Foto/sindonews/Inin Nastain
A
A
A
MAJALENGKA - Sepuluh kepala daerah di Indonesia mendeklarasikan dukungan terhadap percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam bahasa Indonesia disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Deklarasi itu merupakan bagian dari Program Peningkatan Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sipil untuk Melokalkan dan Mencapai SDGs (PEDULI SDGs) yang dilaksanakan pada Rabu (25/11/2020) secara daring.
PEDULI SDGs adalah sebuah program kerjasama Bandung Trust Advisory Group (B_Trust) dan Uni Eropa dengan 10 pemkab di Indonesia yang tersebar di 5 provinsi.
Program itu bertujuan membangun kapasitas kolektif Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil, dan kelompok masyarakat (perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas) dalam melokalkan dan melaksanakan SDGs di 10 kabupaten. Kabupaten Majalengka , salah satu kabupaten yang terlibat dalam program tersebut.
Selain pemerintah daerah, program itu juga 30 organisasi masyarakat sipil di 10 daerah sasaran, 30 Pemerintah Desa, dan 90 pendamping masyarakat di 30 desa. Program berlangsung selama 3 tahun, dari 2020-2023 mendatang.
Deklarasi itu merupakan bagian dari Program Peningkatan Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sipil untuk Melokalkan dan Mencapai SDGs (PEDULI SDGs) yang dilaksanakan pada Rabu (25/11/2020) secara daring.
PEDULI SDGs adalah sebuah program kerjasama Bandung Trust Advisory Group (B_Trust) dan Uni Eropa dengan 10 pemkab di Indonesia yang tersebar di 5 provinsi.
Program itu bertujuan membangun kapasitas kolektif Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil, dan kelompok masyarakat (perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas) dalam melokalkan dan melaksanakan SDGs di 10 kabupaten. Kabupaten Majalengka , salah satu kabupaten yang terlibat dalam program tersebut.
Selain pemerintah daerah, program itu juga 30 organisasi masyarakat sipil di 10 daerah sasaran, 30 Pemerintah Desa, dan 90 pendamping masyarakat di 30 desa. Program berlangsung selama 3 tahun, dari 2020-2023 mendatang.
Lihat Juga :
