Perlu Skenario Baru Hadapi Covid-19 Jika Tak Ingin Korban Bertambah di Sumut
Senin, 11 Mei 2020 - 10:07 WIB
loading...
Pemerintah Provinsi Sumut perlu mempersiapkan skenario baru tentang kebijakan di tengah situasi pandemi Covid-19, jika tidak ingin semakin banyak korban berjatuhan.(Foto/Ilustrasi)
A
A
A
MEDAN - Ketua Umum Korwil GMKI Sumut-NAD Gito Pardede memint, Pemerintah Provinsi Sumut perlu mempersiapkan skenario baru tentang kebijakan di tengah situasi pandemi Covid-19, jika tidak ingin semakin banyak korban berjatuhan.
"Nah selama dalam tiga bulan pandemi menyerang Sumatera utara pemprov sudah mengeluarkan sederet kebijakan terkait penanganan wabah Covid-19. Mulai dari geser-geser anggaran, relaksasi ekonomi , dan pengaturan kehidupan masyarakat.Namun beberapa kebijakan di antaranya bersifat dilematis, tanpa fokus dan nyaris tanpa terobosan karena korban covid disumut melonjak tinggi beberapa hari terakhir," kata Gito di Medan, Minggu (10/5/2020).
"Pemprov juga perlu memperhatikan sektor pertanian dengan dalam pemenuhan sembako bisa dipakai produk lokal sumut agar petani sumut bisa tetap bertani, begitu juga dengan sektor pendidikan yang menjadi sorotan adalah SD-SMA, belum ada kita lihat bantuan belajar yang diberikan kepada mereka baik sarana / prasarana terlebih siswa yang di desa padahal universitas sudah berikan bantuan pulsa untuk daring mahasiswa," sambung Gito. (BACA JUGA: Pemprov Sumut Dinilai Gagal Total Hadapi Pandemi Corona)
Sementara itu Ketua DPD GMNI Sumatera Utara Paulus Peringatan Gulo, menilai bahwa Pemprov Sumut lambat dalam pendistribusian sambako untuk masyarakat. Dibuktikan dengan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bahan pokok.
"Untuk itu kita berharap Pemprov Sumut harus memiliki rencana candangan agar penanganan covid 19 Cepat dan tidak terdampak ke ekonomi masyarakat. Kita menyarankan pemprov Sumut untuk sembako yang mau dibagikan itu di konfensikan saja ke uang tunai agar perputaran ekonomi masyarakat bisa di bangkitkan kembali. Sama halnya yang telah di lakukan oleh Bupati Tapanuli Utara untuk memperbaiki ekonomi masyarakatnya yang sudah hancur diporak-porandakan oleh covid 19," tegasnya.
"Nah selama dalam tiga bulan pandemi menyerang Sumatera utara pemprov sudah mengeluarkan sederet kebijakan terkait penanganan wabah Covid-19. Mulai dari geser-geser anggaran, relaksasi ekonomi , dan pengaturan kehidupan masyarakat.Namun beberapa kebijakan di antaranya bersifat dilematis, tanpa fokus dan nyaris tanpa terobosan karena korban covid disumut melonjak tinggi beberapa hari terakhir," kata Gito di Medan, Minggu (10/5/2020).
"Pemprov juga perlu memperhatikan sektor pertanian dengan dalam pemenuhan sembako bisa dipakai produk lokal sumut agar petani sumut bisa tetap bertani, begitu juga dengan sektor pendidikan yang menjadi sorotan adalah SD-SMA, belum ada kita lihat bantuan belajar yang diberikan kepada mereka baik sarana / prasarana terlebih siswa yang di desa padahal universitas sudah berikan bantuan pulsa untuk daring mahasiswa," sambung Gito. (BACA JUGA: Pemprov Sumut Dinilai Gagal Total Hadapi Pandemi Corona)
Sementara itu Ketua DPD GMNI Sumatera Utara Paulus Peringatan Gulo, menilai bahwa Pemprov Sumut lambat dalam pendistribusian sambako untuk masyarakat. Dibuktikan dengan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bahan pokok.
"Untuk itu kita berharap Pemprov Sumut harus memiliki rencana candangan agar penanganan covid 19 Cepat dan tidak terdampak ke ekonomi masyarakat. Kita menyarankan pemprov Sumut untuk sembako yang mau dibagikan itu di konfensikan saja ke uang tunai agar perputaran ekonomi masyarakat bisa di bangkitkan kembali. Sama halnya yang telah di lakukan oleh Bupati Tapanuli Utara untuk memperbaiki ekonomi masyarakatnya yang sudah hancur diporak-porandakan oleh covid 19," tegasnya.
(vit)
Lihat Juga :
