ICCTF-Bappenas Identifikasi Sulut Jadi Lokasi Blue Carbon

MANADO - Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas ) melakukan identifikasi pada Provinsi Sulawesi Utara ( Sulut ) untuk menentukan lokasi pilot project blue carbon.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 29% pada tahun 2030 atau menjadi 41% dengan dukungan kerja sama serta bantuan internasional berdasarkan konferensi perubahan iklim. ICCTF merupakan satuan kerja di bawah Bappenas. (Baca juga: Arie Lasut Diabadikan Jadi Nama Lembaga Rehabilitasi BNNP Sulut )

“Bappenas mendorong upaya identifikasi terhadap lokasi yang menjadi pilot project blue carbon di Indonesia,” kata Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga dalam keterangan tertulisnya di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (19/11/2020). (Baca juga: Kepala Bappenas Pede 2021 Ekonomi Tumbuh 5%, Ini Alasannya )

Dia mengatakan, identifikasi lokasi pilot project penting dilakukan guna mewujudkan target pemerintah menekan emisi gas rumah kaca. Khususnya pada daerah yang memiliki potensi pengembangan pengelolaan ekosistem blue carbon berkelanjutan.

“Intinya, Bappenas akan terus berkoordinasi dan mencari daerah-daerah yang memiliki potensi besar dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca, sesuai target,” kata Himawan.

Bappenas meninjau lokasi blue carbon ke salah satu kawasan seluas 3,5 Ha milik perorangan yang dikelilingi mangrove terbentang sekitar 100 meter dari bibir pantai. Lokasinya di Desa Bulutui, Batu, Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Total luas kawasan ekosistem mangrove di wilayah ini sekitar 1.473 Ha. Selain itu, terdapat pula hamparan lamun diperairan muara setelah bibir pantai mangrove tersebut, namun belum teridentifikasi luasannya.

Sepanjang pengamatan mata, kondisi mangrove di sini masih alami dan terjaga sangat baik. Karenanya, ekosistem ini perlu dipertahankan sebagai habitat bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, dan kerang-kerangan untuk bertelur, pemijahan, dan pembesaran serta mencari makan.

Direktur Eksekutif ICCTF Tonny Wagey mengatakan, sebagai lembaga yang menangani pendanaan perubahan iklim di Indonesia, pihaknya secara konsisten melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk menekan emisi gas rumah kaca.

Selain itu, pihaknya juga meningkatkan dan mendorong koordinasi bersama masyarakat serta pemilik kawasan mangrove dalam memelihara ekosistem mangrove di wilayah tersebut. Termasuk melakukan identifikasi terhadap potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di sekitar kawasan mangrove.

“Kami mengajak masyarakat sekitar kawasan untuk bersama-sama berkomitmen dalam mengkonservasi ekosistem mangrove yang masih alami, dan juga mengidentifikasi potensi pemberdayaan masyarakat sekitar untuk pengelolaan kawasan mangrove yang berkelanjutan,” kata Tonny.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melalui ICCTF tengah melaksanakan kegiatan pengembangan Blue Carbon Program. Program ini bertujuan membangun pemahaman, mendorong kolaborasi, dan meningkatkan pengelolaan terhadap ekosistem blue carbon (khususnya mangrove dan lamun) untuk mengurangi perubahan iklim dan mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

“Para pihak yang hadir pun sepakat untuk terus menjaga kondisi mangrove ini agar tetap alami dan mendorong masyarakat sekitar mengembangkan mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan. Semoga dengan adanya rencana pengembangan program blue carbon di kawasan ini, akan membuat ekosistem pesisir tetap lestari dan berkelanjutan,” urai Tonny.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan target yang harus dicapai Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tahun 2020, sebesar 26% dan meningkat menjadi 29% di tahun 2030. Target ini melibatkan penurunan emisi karbon dari berbagai sektor, yaitu kehutanan 17,2%; energi 11%; limbah 0,32%; pertanian 0,13%; serta sektor industri dan transportasi 0,11%.