DKP - HMPG Sinergi Sejahterakan Petani Garam Melalui Koperasi

loading...
DKP - HMPG Sinergi Sejahterakan Petani Garam Melalui Koperasi
Ilustrasi/SINDOnews/Dok
SURABAYA - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur (Jatim) akan memperkuat sinergi dengan Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jatimmenggandeng Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) untuk memetakan potensi pembentukan koperasi garam sebagai salah satu solusi meningkatkan kesejahteraan petambak.

Kepala DKP Jatim Gunawan Saleh mengatakan, petambak garam di Jatim kerap merugi karena harga garam selalu anjlok sampai Rp250 per kilogram (kg).

"Bahkan tahun ini banyak petambak enggan untuk memproduksi garam lantaran masih banyak pasokan di ladang yang tidak terserap," katanya, Kamis (19/11/2020).

Tahun ini produksi garam rakyat yang seharusnya ditarget mencapai 1,3 juta ton, hingga Oktober 2020 terealisasi hanya 152.000 ton. Di ladang/gudang petani garam yang saat ini masih belum terserap mencapai 288.000 ton.



"Untuk itu, kami akan memperkuat kolaborasi pemerintah pusat, daerah, Dekopin pusat dan Jatim maupun HPMG dan petambak garam," imbuh Gunawan.

Adapun di Jatim, saat ini memiliki 7.328 orang petambak garam, dengan total kelompok petani sebanyak 738 kelompok. Sedangkan total luas lahan garam mencapai 5.954 hektare yang tersebar di 13 kabupaten.

"Target produksi tahun ini seharusnya bisa tercapai karena kemarin sedang musim kemarau. Karena tidak terserap, mereka jadi malas untuk produksi,” ujarnya.



Sementara itu, Ketua HMPG Jatim, M. Hasan berharap, pemerintah mengambil kebijakan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas ini sebagai bagian dari upaya kedaulatan dan ketahanan pangan.

"Pembentukan koperasi menjadi solusi untuk memperkuat kelembagaan dunia pergaraman. Petani garam akan punya akses pasar dan permodalan," katanya. (Baca juga: Cegah Penyebaran COVID-19 saat Libur Panjang, Ini Saran Epidemolog UGM)

Ketua Dekopinwil Jatim, Slamet Sutanto mengatakan pihaknya akan melakukan pendataan petani garam dan mencari permasalahan yang dihadapi petani sebelum membentuk koperasi. (Baca juga: Hari Ini, Bawaslu Klarifikasi KPU Sleman Soal Hanya Unggah Visi Satu Paslon di Akun Twitter)

"Membentuk koperasi bukan hanya untuk produksinya saja, tapi juga menyediakan jasa konsultan, mungkin petani tersebut kesulitan dalam pemasaran,” terangnya.
(boy)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top