Di Jawa Timur Masih Banyak PPPK Belum Serap Guru Honorer
loading...
Anggota Komisi X DPR daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur X Debby Kurniawan mengatakan, masih banyak menemukan guru honorer yang belum tersentuh program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). (Ist)
A
A
A
SURABAYA - Anggota Komisi X DPR daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur X Debby Kurniawan mengatakan, masih banyak menemukan guru honorer yang belum tersentuh program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Belum lama ini saya menerima Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori 35 ke Atas (GTKHNK35+) saat reses di Dapil Jawa Timur X. GTKHNK35+ ini para guru honorer dan tenaga pendidik dan tidak masuk dalam guru honorer kategori 2(K2),” ucap anggota Fraksi Partai Demokrat ini dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2020).
Dia meminta, agar pemerintah memberikan perhatikan. Pasalnya dengan usia di atas 35 tahun, para guru honorer ini tidak memiliki peluang menjadi PNS. Padahal, menurut Debby mereka telah mengabdi selama belasan tahun. “Jadi program honorer K2 jadi PPPK itu belum seluruhnya menyerap mereka. Terbukti mereka masih banyak ditemukan di lapangan,” ungkapnya. (Baca: Ini Kronologi Pembunuhan Gadis Cantik di Hotel Frieda Bandungan).
Bahkan, lanjut Debby, kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan dana BOS bagi honorer K2 pun tidak merata. Karena guru dan tenaga pendidik di GTKHNK35+ tidak tersentuh program tersebut. Bahkan, dikatakan Debby para guru honorer ini hanya menerima gaji Rp.300 ribu per bulan. Sementara mereka mengenyam pendidikan hingga program S1 dan program S2. “Sangat miris, kami tegas ingin adanya Kepres tentang guru seperti ini,” bebernya.
“Belum lama ini saya menerima Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori 35 ke Atas (GTKHNK35+) saat reses di Dapil Jawa Timur X. GTKHNK35+ ini para guru honorer dan tenaga pendidik dan tidak masuk dalam guru honorer kategori 2(K2),” ucap anggota Fraksi Partai Demokrat ini dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2020).
Dia meminta, agar pemerintah memberikan perhatikan. Pasalnya dengan usia di atas 35 tahun, para guru honorer ini tidak memiliki peluang menjadi PNS. Padahal, menurut Debby mereka telah mengabdi selama belasan tahun. “Jadi program honorer K2 jadi PPPK itu belum seluruhnya menyerap mereka. Terbukti mereka masih banyak ditemukan di lapangan,” ungkapnya. (Baca: Ini Kronologi Pembunuhan Gadis Cantik di Hotel Frieda Bandungan).
Bahkan, lanjut Debby, kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan dana BOS bagi honorer K2 pun tidak merata. Karena guru dan tenaga pendidik di GTKHNK35+ tidak tersentuh program tersebut. Bahkan, dikatakan Debby para guru honorer ini hanya menerima gaji Rp.300 ribu per bulan. Sementara mereka mengenyam pendidikan hingga program S1 dan program S2. “Sangat miris, kami tegas ingin adanya Kepres tentang guru seperti ini,” bebernya.
(nag)
Explore More