Fokus Pemulihan Ekonomi, Pemkot Dapat Dana Transfer Rp1,78 T

MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mendapatkan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1,78 triliun untuk tahun anggaran 2021. Jumlah itu sedikit turun jika dibandingkan dengan dana transfer tahun ini.

Dari data yang dihimpun SINDOnews, hanya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID) yang mengalami penurunan. Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) justru meningkat.

Rinciannya, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran DAU sebesar Rp1,29 triliun, DID Rp30,30 miliar, DAK Rp355,78 miliar, dan DBH Rp100,09 miliar.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Rahmat Mappatoba mengatakan, pos anggaran dana transfer tahun depan sedikit mengalami perubahan akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang belum stabil, membuat pemerintah pusat mengurangi anggaran dana transfer ke pemerintah daerah.

"Pertumbuhan ekonomi tahun depan belum bisa stabil dan pandemi ini belum berakhir. Memang sudah ada vaksin, tapi belum bisa menghilangkan virusnya secara keseluruhan. Jadi 2021 itu belum bisa normal sepenuhnya," kata Rahmat, kepada SINDOnews, Minggu (15/11/2020).

Baca Juga: BPKAD Target Lelang Randis Pemkot Makassar Akhir November

Meski anggaran sedikit menurun, namun menurut Rahmat, tidak menjadi persoalan. Terlebih anggaran DAU masih ada sisa anggaran di tahun sebelumnya sehingga kebutuhan anggaran bisa diperhitungkan semua.

Anggaran itu pun diluar DAU tambahan khusus untuk PPPK dan dana kelurahan. Begitu pula dengan DID. Setidaknya, ia bersyukur Pemkot Makasssar kembali mendapatkan alokasi anggaran DID di tengah pandemi.

"DID itu upaya pusat memberikan sedikit keringanan kepada pemerintah daerah untuk membantu, baik dari pembangunan infrastruktur ataupun kesehatan," ujar dia.

Khusus tahun ini, kata Rahmat, alokasi anggaran difokuskan untuk upaya pemulihan ekonomi. "Kondisi ekonomi kita belum stabil, jadi program tahun depan itu fokus pemulihan ekonomi," ucap Rahmat

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin berharap APBD 2021 tidak sia-sia. Harus dioptimalkan, terutama yang menunjang investasi. Kata dia, penggunaan anggaran harus menunjukkan progres.

"Mesti memiliki efek jangka panjang dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat," ujar Rudy.

Itulah yang menjadi alasan mengapa harus ada program besar yang jadi primadona disetiap penyusunan anggaran. Pada anggaran 2020, Pemkot menetapkan jalur pedestrian Metro Tanjung Bunga sebagai program prioritas.

Baca Juga: Pemkot Makassar Belum Sodorkan Ranperda Covid-19, Ini Alasannya

Proyeksi 2021, Rudy berharap Makassar bisa terus berpacu. Posisinya sebagai penjabat juga tak selamanya program yang dibangun bisa terus dia kawal langsung. Akan tetapi, dia percaya, para pejabat sadar akan peran dan tanggung jawab dalam menata Makassar.

"Kita harus terus bergerak. Makassar bukan sekadar ibu kota Sulsel, tetapi telah menjadi penggerak ekonomi di Timur Indonesia. Dengan tuntutan itulah mestinya kita berbenah dan melihat Makassar bisa terus berkembang," urai Rudy.

Proyeksi anggaran 2021, selain melanjutkan pembangunan jalur pedestrian Metro Tanjung Bunga, bersamaan program pembangunan masih menjadi prioritas. Rudy meyakini hanya dengan membenahi infrastruktur, keran investasi akan mengalir dan pariwisata lebih bergairah.

Kedua aspek itu dinilai Rudy yang bisa membuat Makassar bisa survive. Bahkan bakal bisa bertumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi dan pandemi. "Makanya kita harap pada anggaran 2021, bisa betul-betul kita maksimalkan. Semua harus terukur dan tentu berorientasi pada program pemulihan ekonomi," jelasnya.

Baca Juga: Pemkot Makassar Segera Ambil Alih Aset Pulau Kayangan