Kementerian PPPA Ingin Luwu Utara Jadi Role Model Penanganan Pascabencana
loading...
Asisten Deputi (Asdep) Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus (PHP-SDKK) Kementerian PPPA, Nyimas Aliah (merah muda) dalam Rapat Persiapan Kedatangan Menteri PPPA di Luwu Utara, Rabu (11/11/2020). Foto: Istimewa
A
A
A
LUWU UTARA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia ingin menjadikan Luwu Utara sebagai role model penanganan pascabencana, khususnya penanganan perempuan dan anak penyintas bencana.
Hal ini dikatakan Asisten Deputi (Asdep) Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus (PHP-SDKK) Kementerian PPPA, Nyimas Aliah, dalam rapat persiapan kedatangan Menteri PPPA di aula La Galigo kantor Bupati Luwu Utara , Rabu (11/11/2020).
“Kita berharap nanti Masamba, Luwu Utara, ini kita jadikan role model atau percontohan di Indonesia,” kata Asdep PHP SDKK Kementerian PPPA, Nyimas Aliah.
Dia mengatakan, persoalan penanganan pascabencana bagi perempuan dan anak penyintas bencana tidaklah sesederhana yang dipikirkan. Menurut dia, penanganannya butuh proses dan waktu yang pastinya tidak singkat alias penanganannya adalah penanganan jangka panjang.
“Persoalan pascabencana ini tidak kalah rumitnya, terutama masalah perempuan dan anak dan proses recovery-nya itu luar biasa, pemulihan atas trauma membutuhkan waktu yang panjang,” jelas dia.
Dikatakan Nyimas, dalam setiap kejadian bencana, kaum perempuan dan anak-anak banyak yang menjadi korban, sehingga penanganannya juga harus dengan penanganan yang luar biasa, tidak bisa dengan biasa-biasa saja.
“Ini yang penting, penanganannya harus luar biasa, dan butuh sentuhan-sentuhan jangka panjang,” imbuhnya.
Untuk itu, pihaknya sejak kejadian bencana kemarin telah melakukan assesment, terkait berapa banyak perempuan dan anak penyintas bencana yang mengalami trauma berat, sedang dan ringan.
“Insyaallah, nanti kita laporkan kepada Bupati, berapa persen yang mengalami trauma berat, trauma sedang dan trauma ringan,” lanjut dia.
Hal ini dikatakan Asisten Deputi (Asdep) Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus (PHP-SDKK) Kementerian PPPA, Nyimas Aliah, dalam rapat persiapan kedatangan Menteri PPPA di aula La Galigo kantor Bupati Luwu Utara , Rabu (11/11/2020).
“Kita berharap nanti Masamba, Luwu Utara, ini kita jadikan role model atau percontohan di Indonesia,” kata Asdep PHP SDKK Kementerian PPPA, Nyimas Aliah.
Dia mengatakan, persoalan penanganan pascabencana bagi perempuan dan anak penyintas bencana tidaklah sesederhana yang dipikirkan. Menurut dia, penanganannya butuh proses dan waktu yang pastinya tidak singkat alias penanganannya adalah penanganan jangka panjang.
“Persoalan pascabencana ini tidak kalah rumitnya, terutama masalah perempuan dan anak dan proses recovery-nya itu luar biasa, pemulihan atas trauma membutuhkan waktu yang panjang,” jelas dia.
Dikatakan Nyimas, dalam setiap kejadian bencana, kaum perempuan dan anak-anak banyak yang menjadi korban, sehingga penanganannya juga harus dengan penanganan yang luar biasa, tidak bisa dengan biasa-biasa saja.
“Ini yang penting, penanganannya harus luar biasa, dan butuh sentuhan-sentuhan jangka panjang,” imbuhnya.
Untuk itu, pihaknya sejak kejadian bencana kemarin telah melakukan assesment, terkait berapa banyak perempuan dan anak penyintas bencana yang mengalami trauma berat, sedang dan ringan.
“Insyaallah, nanti kita laporkan kepada Bupati, berapa persen yang mengalami trauma berat, trauma sedang dan trauma ringan,” lanjut dia.
Lihat Juga :
