Jelang Pencoblosan, Kandidat Langgar Prokes saat Kampanye Kian Banyak
Rabu, 11 November 2020 - 11:41 WIB
loading...
Jelang pencoblosan, kandidat melanggar prokes saat kampanye kian masif. Foto: Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, telah mengeluarkan surat teguran pada 35 titik kampanye melanggar protokol kesehatan (prokes) dilakukan kandidat di Pilkada serentak di Sulsel tahun ini.
Data ini berasal dari pengawasan Bawaslu Sulsel bersama 12 Bawaslu kabupaten/kota selama masa kampanye. Ke 35 kasus ini, sedianya mengalami kenaikan signifikan. Pada data sebelumnya yang dirilis pada Oktober lalu, Bawaslu menemukan 16 kasus kampanye melanggar prokes.
Baca Juga: Bawaslu Sulsel Temukan 699 Rumah Tak Tersentuh Pemutakhiran Data Pemilih
Artinya, sejak pengawasan Oktober hingga awal November ini, ditemukan 19 kasus baru. Ini membuktikan bahwa kampanye yang melanggar prokes, kian gencar jelang hari pencoblosan.
"Itu artinya bahwa, semakin ke sini semakin gencar kampanye melalui tatap muka. Dan malah angka-angla ini menunjukkan bahwa sebagian calon dan timnya tidak memperhatikan protokol kesehatan , ini memang patut disayangkan," kata Komisioner Bawaslu Sulsel , Azry Yusuf, Selasa (10/11/2020).
Azry mengatakan, Sulsel belum terlepas secara penuh dari pandemi Covid-19. Apalagi pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara belum mencabut regulasi dan PKPU mengenai kampanye terbatas.
"Sehingga apapun itu, saya rasa perlu kesadaran kita. Utamanya tim pasangan calon agar memperhatikan prokes ," ucap Azry.
Menurut Azry, pilihan melakukan kampanye tatap muka ialah hak Paslon. Apalagi metode kampanye ini dianggap paling mudah meyakinkan masyarakat.
Hanya saja, Azry berharap tim dan paslonnya tidak mengabaikan prokes . Sebab keselamatan manusia dan masyarakat, sepatutnya menjadi prioritas utama.
Dari 12 kabupaten/kota yang akan berpilkada, ada tiga daerah yang nihil kasus kampanye prokes . Diantaranya ialah Gowa, Soppeng dan Toraja Utara.
Baca Juga: Bawaslu: Dari 16.574 Kampanye Tatap Muka Terdapat 397 Pelanggaran Prokes
Azry mengapresiasi ketiga daerah ini yang nihil dietmukan kampanye melanggar prokes. Dia menganggap Bawaslu kabupaten/kota sudah menjalankan tugasnya dengan baik.
"Tapi kami minta kepada seluruh jajaran pengawas pemilu dari tingkat desa dan kelurahan, agar betul-betul serius untuk memastikan seluruh kegiatan kampanye secara tatap muka memang mematuhi prokes dan ketentuwa lainnya," jelasnya.
Di Makassar, sebanyak tujuh kasus kampanye yang melanggar prokes. Kesemuanya diberi surat peringatan tertulis.
Komisioner Bawaslu Makassar , Zulfikarnain mengungkapkan sejauh ini ada tujuh kasus kampanye melanggar prokes. Tujuh kasus ini dilanggar oleh tiga dari empat Paslon yang bertarung.
"Sebenarnya ada tiga Paslon saja yang melanggar prokes , tapi kita tidak mau sebutkan. Beda-beda lokasi kampanyenya," sebut Zul sapaannya.
Zul menuturkan, tujuh kasus ini tidak sampai melakukan pembubaran kampanye. Namun baru sebatas memberikan teguran tertulis kepada Paslon dan timnya.
Baca Juga: Melanggar Aturan, Bawaslu Tertibkan 164.536 APK Paslon di Pilkada 2020
"Aturannya kan, satu jam dikeluarkan surat teguran, baru dibubarkan. Dan kalau tidak diindahkan, maka akan dibubarkan tim Pokja," beber Zul.
Data ini berasal dari pengawasan Bawaslu Sulsel bersama 12 Bawaslu kabupaten/kota selama masa kampanye. Ke 35 kasus ini, sedianya mengalami kenaikan signifikan. Pada data sebelumnya yang dirilis pada Oktober lalu, Bawaslu menemukan 16 kasus kampanye melanggar prokes.
Baca Juga: Bawaslu Sulsel Temukan 699 Rumah Tak Tersentuh Pemutakhiran Data Pemilih
Artinya, sejak pengawasan Oktober hingga awal November ini, ditemukan 19 kasus baru. Ini membuktikan bahwa kampanye yang melanggar prokes, kian gencar jelang hari pencoblosan.
"Itu artinya bahwa, semakin ke sini semakin gencar kampanye melalui tatap muka. Dan malah angka-angla ini menunjukkan bahwa sebagian calon dan timnya tidak memperhatikan protokol kesehatan , ini memang patut disayangkan," kata Komisioner Bawaslu Sulsel , Azry Yusuf, Selasa (10/11/2020).
Azry mengatakan, Sulsel belum terlepas secara penuh dari pandemi Covid-19. Apalagi pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara belum mencabut regulasi dan PKPU mengenai kampanye terbatas.
"Sehingga apapun itu, saya rasa perlu kesadaran kita. Utamanya tim pasangan calon agar memperhatikan prokes ," ucap Azry.
Menurut Azry, pilihan melakukan kampanye tatap muka ialah hak Paslon. Apalagi metode kampanye ini dianggap paling mudah meyakinkan masyarakat.
Hanya saja, Azry berharap tim dan paslonnya tidak mengabaikan prokes . Sebab keselamatan manusia dan masyarakat, sepatutnya menjadi prioritas utama.
Dari 12 kabupaten/kota yang akan berpilkada, ada tiga daerah yang nihil kasus kampanye prokes . Diantaranya ialah Gowa, Soppeng dan Toraja Utara.
Baca Juga: Bawaslu: Dari 16.574 Kampanye Tatap Muka Terdapat 397 Pelanggaran Prokes
Azry mengapresiasi ketiga daerah ini yang nihil dietmukan kampanye melanggar prokes. Dia menganggap Bawaslu kabupaten/kota sudah menjalankan tugasnya dengan baik.
"Tapi kami minta kepada seluruh jajaran pengawas pemilu dari tingkat desa dan kelurahan, agar betul-betul serius untuk memastikan seluruh kegiatan kampanye secara tatap muka memang mematuhi prokes dan ketentuwa lainnya," jelasnya.
Di Makassar, sebanyak tujuh kasus kampanye yang melanggar prokes. Kesemuanya diberi surat peringatan tertulis.
Komisioner Bawaslu Makassar , Zulfikarnain mengungkapkan sejauh ini ada tujuh kasus kampanye melanggar prokes. Tujuh kasus ini dilanggar oleh tiga dari empat Paslon yang bertarung.
"Sebenarnya ada tiga Paslon saja yang melanggar prokes , tapi kita tidak mau sebutkan. Beda-beda lokasi kampanyenya," sebut Zul sapaannya.
Zul menuturkan, tujuh kasus ini tidak sampai melakukan pembubaran kampanye. Namun baru sebatas memberikan teguran tertulis kepada Paslon dan timnya.
Baca Juga: Melanggar Aturan, Bawaslu Tertibkan 164.536 APK Paslon di Pilkada 2020
"Aturannya kan, satu jam dikeluarkan surat teguran, baru dibubarkan. Dan kalau tidak diindahkan, maka akan dibubarkan tim Pokja," beber Zul.
(agn)
Lihat Juga :
