Tahun Ini Pemerintah Butuh Utang Sebesar Rp1.439 Triliun
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tahun ini pemerintah membutuhkan pembiayaan mencapai Rp 1.439 triliun. Utang itu akan mencakup juga pemulihan ekonomi usai pandemi virus Corona atau Covid-19.
Hal itu diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, pembiayaan defisit untuk 5,07% ini terjemahannya menjadi Rp852,9 triliun, di mana pembiayaan investasi net Rp153,5 triliun. ( Baca:Utang DBH Pusat ke DKI Jakarta Akan Segera Dibayarkan )
"Maka pembiayaan utang netto akan mencapai Rp1006,4 triliun. Apabila ditambah dengan utang yang jatuh tempo tahun ini maka pembiayaan secara bruto akan mencapai Rp1.439 triliun," ujar dia pada telekonfrensi, Jumat (8/5/2020).
Dia menjelaskan, untuk pendanaan utang ini akan dilakukan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang dalam hal ini tidak dilakukan secara khusus untuk Covid-19. Akan tetapi akan terus diidentifikasi jenis SBN yang dapat diterbitkan untuk pemulihan ekonomi.
"Sesuai dengan kesimpulan dengan Komisi XI DPR maka Menkeu dan BI akan melakukan suatu MoU terpisah. Hal tersebut untuk pembiayaan yang ada hubungannya dengan pemulihan ekonomi," katanya.
Dia menambahkan, sampai saat ini penerbitan SBN yang masih akan perlu dilakukan adalah sekitar Rp697,3 triliun. "Jadi, yang akan kita penuhi melalui pasar domestik, SBN retail, privat placement dan penerbitan SBN valas. Dan masih terbuka dan akan kita lihat secara oportunistik kesempatan yang ada di market," pungkasnya.
Hal itu diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, pembiayaan defisit untuk 5,07% ini terjemahannya menjadi Rp852,9 triliun, di mana pembiayaan investasi net Rp153,5 triliun. ( Baca:Utang DBH Pusat ke DKI Jakarta Akan Segera Dibayarkan )
"Maka pembiayaan utang netto akan mencapai Rp1006,4 triliun. Apabila ditambah dengan utang yang jatuh tempo tahun ini maka pembiayaan secara bruto akan mencapai Rp1.439 triliun," ujar dia pada telekonfrensi, Jumat (8/5/2020).
Dia menjelaskan, untuk pendanaan utang ini akan dilakukan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang dalam hal ini tidak dilakukan secara khusus untuk Covid-19. Akan tetapi akan terus diidentifikasi jenis SBN yang dapat diterbitkan untuk pemulihan ekonomi.
"Sesuai dengan kesimpulan dengan Komisi XI DPR maka Menkeu dan BI akan melakukan suatu MoU terpisah. Hal tersebut untuk pembiayaan yang ada hubungannya dengan pemulihan ekonomi," katanya.
Dia menambahkan, sampai saat ini penerbitan SBN yang masih akan perlu dilakukan adalah sekitar Rp697,3 triliun. "Jadi, yang akan kita penuhi melalui pasar domestik, SBN retail, privat placement dan penerbitan SBN valas. Dan masih terbuka dan akan kita lihat secara oportunistik kesempatan yang ada di market," pungkasnya.
(ihs)
Explore More