Diduga Gunakan Fasilitas Negara untuk Kampanye, ASN Surabaya Dilaporkan
Sabtu, 07 November 2020 - 16:21 WIB
loading...
Nurul Hidayat saat lapor di Bawaslu Surabaya. Foto/Ist
A
A
A
SURABAYA - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya , Anna Fajriatin dilaporkan ke Bawaslu Kota Surabaya . ASN Pemkot Surabaya ini diduga memfasilitasi kampanye Cawawali Surabaya Armuji. Laporan tersebut dilayangkan oleh Nurul Hidayat. (Baca juga: 3.528 Narapidana Jawa Timur Bakal Gunakan Hak Pilih pada Pilkada Serentak 2020 )
Warga Kota Surabaya ini mengatakan, ia terpaksa melaporkan Plt Kepala Dinas DKRTH Kota Surabaya , karena memfasilitasi kampanye Cawawali Surabaya Armuji. Apa yang dilalukan Anna, kata dia, sudah menyalahi undang-undang terkait netralitas ASN yakni pasal 71 UU No. 1/2015 yang berbunyi Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang Membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Calon selama masa Kampanye.
Nurul Hidayat juga melaporkan Armuji atas dugaan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye. Peristiwa itu terjadi di RT 7 RW 3 Asemrowo. Dimana Armuji melakukan kontrak politik dengan warga dengan memenuhi permintaan pemasangan lampu penerangan.
"Jadi warga minta lampu penerangan dipenuhi sama Armuji, tapi lampu LED itu diduga langsung diberi dari DKRTH, karena pemasangnya mobil DKRTH," ucapnya. (Baca juga: Selundupkan Miras Dalam Kemasan Jus ke Lapas Banceuy, Mamah Muda Ditangkap )
Menurutnya, Armuji diduga menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Dugaan itu muncul dari bukti chat ketua RW 3 dengan Armuji. "Jadi ada dugaan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye Armuji, di sini jelas ada pelanggaran kuat," tegasnya.
Laporan ke Bawaslu Kota Surabaya , lanjut Hidayat, juga disertai beberapa bukti pendukung. Diantaranya foto mobil DKRTH Kota Surabaya , saat memasang lampu penerangan jalan, dan bukti chat Ketua RW 3 dengan Armuji.
Nurul Hidayat menambahkan, pihaknya juga melaporkan Wali Kota Surabaya , Tri Risma harini terhadap Bawaslu Kota Surabaya , karena dinilai melakukan kampanye tanpa izin Gubernur Jawa Timur. (Baca juga: Sebar Hoaks Pasien COVID-19 Tewas Matanya Hilang, 7 Orang Dibekuk Polisi )
Sebagai wali kota aktif, keterlibatan Risma dalam acara daring yang bertajuk "Roadshow Online, SURABAYA BERENERJI" disinyalir menyalahi aturan, dikarenakan belum mendapat ijin cuti dari gubernur, baru mengajukan permohonan, tapi sudah melakukan kampanye. " Risma sebagai wali kota harusnya memberi contoh pemimpin yang baik pada warganya, bukan malah sebaliknya seenaknya sendiri," ungkapnya.
"Bu Risma kampanye pada 18 Oktober, dari informasi yang bisa dipercaya belum mendapatkan izin cuti dari gubernur," ujar Nurul Hidayat saat melaporkan Risma ke Bawaslu Kota Surabaya .
Hidayat mengungkapkan, aturan yang dilanggar Risma adalah UU No. 10/2016 pasal 71 ayat 1, 2, dan 3 serta PKPU No. 11/2020. Dimana pejabat negara tidak boleh membuat kebijakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon peserta pilkada.
![Diduga Gunakan Fasilitas Negara untuk Kampanye, ASN Surabaya Dilaporkan]()
"Di PKPU itu jelas kepala daerah yang akan melakukan kampanye harus seizin gubernur, izin gubernur disampaikan ke Bawaslu dan KPU dulu maksimal 3 hari sebelum kampanye. Dari sumber yang kami dapat, bu Risma baru mengajukan permohonan izin cuti tanggal 13 Oktober, kalau dihitung mundur sebelum tanggal 18 Oktober, harusnya tanggal 14 tembusan izin cutinya sudah masuk ke Bawaslu dan KPU, tapi dalam waktu sehari saya yakin izin cuti belum keluar dari gubernur," paparnya.
Hidayat mengatakan, dari sumber yang dapat dipercaya izin kampanye Risma masih tanggal 10 November 2020. Sehingga bisa dipastikan apa yang dilakukan Risma tanggal 18 Oktober lalu dalam Roadshow Online Surabaya Berenerji tidak berizin. (Baca juga: Hadiri Debat Terbuka Akhyar-Salman Kenakan Tengkuluk Melayu, Bobby-Aulia Bargaya Kasual Jeans )
Hidayat menegaskan, dirinya sebagai warga surabaya yang mengiginkan demokrasi di surabaya bisa berjalan jujur dan adil meminta Bawaslu menindak tegas laporannya, dan jangan sampai melakukan pembiaran, dikarenakan yang dilaporkan adalah aparatur daerah yang masih menjabat.
"Saya berharap Bawaslu Kota Surabaya bersikap netral, tidak mengikuti arus Ketidaknetralan sejumlah ASN Pemkot Surabaya yang dikomandoi Wali Kota Surabaya Tri Risma harini, saya berharap ada yang menegakkan keadilan di kota tercinta ini," tandasnya.
Warga Kota Surabaya ini mengatakan, ia terpaksa melaporkan Plt Kepala Dinas DKRTH Kota Surabaya , karena memfasilitasi kampanye Cawawali Surabaya Armuji. Apa yang dilalukan Anna, kata dia, sudah menyalahi undang-undang terkait netralitas ASN yakni pasal 71 UU No. 1/2015 yang berbunyi Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang Membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Calon selama masa Kampanye.
Nurul Hidayat juga melaporkan Armuji atas dugaan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye. Peristiwa itu terjadi di RT 7 RW 3 Asemrowo. Dimana Armuji melakukan kontrak politik dengan warga dengan memenuhi permintaan pemasangan lampu penerangan.
"Jadi warga minta lampu penerangan dipenuhi sama Armuji, tapi lampu LED itu diduga langsung diberi dari DKRTH, karena pemasangnya mobil DKRTH," ucapnya. (Baca juga: Selundupkan Miras Dalam Kemasan Jus ke Lapas Banceuy, Mamah Muda Ditangkap )
Menurutnya, Armuji diduga menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Dugaan itu muncul dari bukti chat ketua RW 3 dengan Armuji. "Jadi ada dugaan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye Armuji, di sini jelas ada pelanggaran kuat," tegasnya.
Laporan ke Bawaslu Kota Surabaya , lanjut Hidayat, juga disertai beberapa bukti pendukung. Diantaranya foto mobil DKRTH Kota Surabaya , saat memasang lampu penerangan jalan, dan bukti chat Ketua RW 3 dengan Armuji.
Nurul Hidayat menambahkan, pihaknya juga melaporkan Wali Kota Surabaya , Tri Risma harini terhadap Bawaslu Kota Surabaya , karena dinilai melakukan kampanye tanpa izin Gubernur Jawa Timur. (Baca juga: Sebar Hoaks Pasien COVID-19 Tewas Matanya Hilang, 7 Orang Dibekuk Polisi )
Sebagai wali kota aktif, keterlibatan Risma dalam acara daring yang bertajuk "Roadshow Online, SURABAYA BERENERJI" disinyalir menyalahi aturan, dikarenakan belum mendapat ijin cuti dari gubernur, baru mengajukan permohonan, tapi sudah melakukan kampanye. " Risma sebagai wali kota harusnya memberi contoh pemimpin yang baik pada warganya, bukan malah sebaliknya seenaknya sendiri," ungkapnya.
"Bu Risma kampanye pada 18 Oktober, dari informasi yang bisa dipercaya belum mendapatkan izin cuti dari gubernur," ujar Nurul Hidayat saat melaporkan Risma ke Bawaslu Kota Surabaya .
Hidayat mengungkapkan, aturan yang dilanggar Risma adalah UU No. 10/2016 pasal 71 ayat 1, 2, dan 3 serta PKPU No. 11/2020. Dimana pejabat negara tidak boleh membuat kebijakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon peserta pilkada.
"Di PKPU itu jelas kepala daerah yang akan melakukan kampanye harus seizin gubernur, izin gubernur disampaikan ke Bawaslu dan KPU dulu maksimal 3 hari sebelum kampanye. Dari sumber yang kami dapat, bu Risma baru mengajukan permohonan izin cuti tanggal 13 Oktober, kalau dihitung mundur sebelum tanggal 18 Oktober, harusnya tanggal 14 tembusan izin cutinya sudah masuk ke Bawaslu dan KPU, tapi dalam waktu sehari saya yakin izin cuti belum keluar dari gubernur," paparnya.
Hidayat mengatakan, dari sumber yang dapat dipercaya izin kampanye Risma masih tanggal 10 November 2020. Sehingga bisa dipastikan apa yang dilakukan Risma tanggal 18 Oktober lalu dalam Roadshow Online Surabaya Berenerji tidak berizin. (Baca juga: Hadiri Debat Terbuka Akhyar-Salman Kenakan Tengkuluk Melayu, Bobby-Aulia Bargaya Kasual Jeans )
Hidayat menegaskan, dirinya sebagai warga surabaya yang mengiginkan demokrasi di surabaya bisa berjalan jujur dan adil meminta Bawaslu menindak tegas laporannya, dan jangan sampai melakukan pembiaran, dikarenakan yang dilaporkan adalah aparatur daerah yang masih menjabat.
"Saya berharap Bawaslu Kota Surabaya bersikap netral, tidak mengikuti arus Ketidaknetralan sejumlah ASN Pemkot Surabaya yang dikomandoi Wali Kota Surabaya Tri Risma harini, saya berharap ada yang menegakkan keadilan di kota tercinta ini," tandasnya.
(eyt)
Lihat Juga :
