Bupati Bogor: Keputusan Menhub Repotkan Aparat Daerah dan Corona Berpotensi Kian Menyebar
Sabtu, 09 Mei 2020 - 08:02 WIB
loading...
A
A
A
Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau mengawasi perjalanan orang-orang itu? Kalau itu dilakukan di pul-pul bus, apakah pul-pul atau terminal memiliki alat rapid test untuk mendeteksi calon penumpangnya?
"Oke, mungkin pas berangkat tidak kena, tapi di jalan mungkin lain lagi ceritanya. Kemudian nanti di daerah tujuan apakah ada alat rapid test untuk mendeteksi? Kalau tidak, maka daerah tujuan mudik akan jadi hotspot baru penyebaran Corona," jelas Ade. (Baca juga: Langgar PSBB, 17.371 Orang Diberi Teguran Tertulis)
Sebelum kebijakan pelonggaran transportasi ini keluar, pihaknya bersama kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) juga telah memohon agar Kemenhub menghentikan sementara operasional KRL Commuter Line.
"Nah, dengan ditambahnya kebijakan baru ini, kami merasa pemerintah pusat khususnya Kemenhub tidak mendukung penuh penerapan PSBB di daerah," katanya.
Menurut dia, PSBB akan menjadi sia-sia mengingat regulasi yang terus berubah-ubah. Maka itu, Ade meminta pemerintah pusat mendukung apa yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah daerah.
"Oke, mungkin pas berangkat tidak kena, tapi di jalan mungkin lain lagi ceritanya. Kemudian nanti di daerah tujuan apakah ada alat rapid test untuk mendeteksi? Kalau tidak, maka daerah tujuan mudik akan jadi hotspot baru penyebaran Corona," jelas Ade. (Baca juga: Langgar PSBB, 17.371 Orang Diberi Teguran Tertulis)
Sebelum kebijakan pelonggaran transportasi ini keluar, pihaknya bersama kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) juga telah memohon agar Kemenhub menghentikan sementara operasional KRL Commuter Line.
"Nah, dengan ditambahnya kebijakan baru ini, kami merasa pemerintah pusat khususnya Kemenhub tidak mendukung penuh penerapan PSBB di daerah," katanya.
Menurut dia, PSBB akan menjadi sia-sia mengingat regulasi yang terus berubah-ubah. Maka itu, Ade meminta pemerintah pusat mendukung apa yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah daerah.
(jon)
Lihat Juga :
