Anggaran Kelurahan di Makassar Berpotensi Dikurangi
Selasa, 03 November 2020 - 09:34 WIB
loading...
Anggaran dana kelurahan di kota Makassar berpotensi dikurangi karena realisasinya tidak maksimal. Foto: Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Anggaran dana kelurahan di Kota Makassar tahun 2021 berpotensi dikurangi karena realisasi di tiap kelurahan masih minim.
Hal itu setelah serapan anggaran baru Rp6 milliar dari Rp27 miliar pencairan tahap pertama, hingga bepotensi hasilkan sisa lebih pembiayaan (Silpa) sebesar Rp21 milliar.
Baca Juga: Serapan Tak Maksimal, Rp21 Miliar Dana Kelurahan Berpotensi Jadi Silpa
Sekretaris Komisi C DPRD Kota Makassar Fasruddin Rusli mengatakan, minimnya realisasi berpotensi menghasilkan Silpa di akhir tahun hal ini akan menjadi tolak ukur penganggaran selanjutnya. Ada potensi bantuan pusat serta APBD dikurangi.
"Ini saya sayangkan, anggaran sudah depan mata kenapa tidak dicairkan, pergunakanlah untuk kelurahan kita masing-masing, kalau begini kondisinya ini jelas akan dikurangi anggaran bantuan dari pusat , kita di kota juga pasti akan kurangi," ujar legislator PPP ini.
Tahun lalu realisasi anggaran pemerintah sudah sangat minim kurang dari 50%, jika kembali terulang hal ini akan memperburuk citra pemerintah.
Lebih lanjut, dia juga cukup geram dengan kelurahan yang sudah memiliki kelengkapan administrasi namun belum mau menggunakan anggarannya.
"Kita sangat sayangkan, jadi belanjakan saja pakai pihak ketiga, banyak program yang belum terealisasi di Musrembang, kenapa mau tunggu-tunggu lagi nanti akhir tahun, kembali jadi Silpa, ini kita sangat sayangkan kelurahan yang tidak antisipasi hal ini," ucapnya.
Baca Juga: Program Dana Kelurahan Diminta Segera Dimaksimalkan
Acil sapaan akrabnya mengatakan kondisi ini bisa menjadi catatan butuk bagi lurah yang realisasinya minim. Dia meminta PJ Wali Kota Makassar dan SKPD terkait segera mengambil tindakan untuk lurah-lurah tersebut.
" Dana kelurahan ini harus dipergunakan, sedikit lagi musim hujan, jadi rata-rata warga Kota Makassar ini kena dampak banjir, itu bisa dipakai untuk perbaikan infrastruktur yang ada," ujarnya.
Sementara itu Anggota Komisi A Ray Suryadi Arsyad mengatakan, meskipun potensi silpa sudah terlihat, pengurangan tidak serta merta bisa dilakukan, karena pemulihan ekonomi sedang berlangsung menurutnya anggaran PAD minimal harus dianggarkan sama dengan tahun ini.
"Paling tidak menurut saya penganggaran bisa dilakulan sama dengan tahun ini kalau tidak bisa naik. Kalau kurang janganlah, karena kita mau pemulihan, itu yang lebih mendesak lagi," katanya.
Baca Juga: ARA Upaya Tingkatkan Dana Kelurahan Hingga Rp1 Miliar
"Kita kan ada di pandemi jadi tidak bisa maksimal, mau belanja sekarang limit waktunya juga sudah mepet sekali akhir bulan, kalau itu berjalan justru herbahaya buat teman-teman lurah, yang penting dikembalikan meski lewat silpa itu yang paling benar," lanjut legislator Demokrat ini.
Hal itu setelah serapan anggaran baru Rp6 milliar dari Rp27 miliar pencairan tahap pertama, hingga bepotensi hasilkan sisa lebih pembiayaan (Silpa) sebesar Rp21 milliar.
Baca Juga: Serapan Tak Maksimal, Rp21 Miliar Dana Kelurahan Berpotensi Jadi Silpa
Sekretaris Komisi C DPRD Kota Makassar Fasruddin Rusli mengatakan, minimnya realisasi berpotensi menghasilkan Silpa di akhir tahun hal ini akan menjadi tolak ukur penganggaran selanjutnya. Ada potensi bantuan pusat serta APBD dikurangi.
"Ini saya sayangkan, anggaran sudah depan mata kenapa tidak dicairkan, pergunakanlah untuk kelurahan kita masing-masing, kalau begini kondisinya ini jelas akan dikurangi anggaran bantuan dari pusat , kita di kota juga pasti akan kurangi," ujar legislator PPP ini.
Tahun lalu realisasi anggaran pemerintah sudah sangat minim kurang dari 50%, jika kembali terulang hal ini akan memperburuk citra pemerintah.
Lebih lanjut, dia juga cukup geram dengan kelurahan yang sudah memiliki kelengkapan administrasi namun belum mau menggunakan anggarannya.
"Kita sangat sayangkan, jadi belanjakan saja pakai pihak ketiga, banyak program yang belum terealisasi di Musrembang, kenapa mau tunggu-tunggu lagi nanti akhir tahun, kembali jadi Silpa, ini kita sangat sayangkan kelurahan yang tidak antisipasi hal ini," ucapnya.
Baca Juga: Program Dana Kelurahan Diminta Segera Dimaksimalkan
Acil sapaan akrabnya mengatakan kondisi ini bisa menjadi catatan butuk bagi lurah yang realisasinya minim. Dia meminta PJ Wali Kota Makassar dan SKPD terkait segera mengambil tindakan untuk lurah-lurah tersebut.
" Dana kelurahan ini harus dipergunakan, sedikit lagi musim hujan, jadi rata-rata warga Kota Makassar ini kena dampak banjir, itu bisa dipakai untuk perbaikan infrastruktur yang ada," ujarnya.
Sementara itu Anggota Komisi A Ray Suryadi Arsyad mengatakan, meskipun potensi silpa sudah terlihat, pengurangan tidak serta merta bisa dilakukan, karena pemulihan ekonomi sedang berlangsung menurutnya anggaran PAD minimal harus dianggarkan sama dengan tahun ini.
"Paling tidak menurut saya penganggaran bisa dilakulan sama dengan tahun ini kalau tidak bisa naik. Kalau kurang janganlah, karena kita mau pemulihan, itu yang lebih mendesak lagi," katanya.
Baca Juga: ARA Upaya Tingkatkan Dana Kelurahan Hingga Rp1 Miliar
"Kita kan ada di pandemi jadi tidak bisa maksimal, mau belanja sekarang limit waktunya juga sudah mepet sekali akhir bulan, kalau itu berjalan justru herbahaya buat teman-teman lurah, yang penting dikembalikan meski lewat silpa itu yang paling benar," lanjut legislator Demokrat ini.
(agn)
Lihat Juga :
