Pjs Gubernur Kepri Minta Diskresi ke Dubes Malaysia, Buka Perbatasan Antarnegara
Selasa, 03 November 2020 - 09:28 WIB
loading...
A
A
A
Sebagai contoh melalui pelabuhan Sri Bintang Pura Kota Tanjung Pinang Kepri biasanya rata-rata 1.500 sd 2.000 orang tiap hari lalu lalang ke Johor Bahru, dari pelabuhan lain juga sangat banyak. Hubungan interaksi masyarakat antar pulau tersebut sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu.
Kerajaan Johor jaman dahulu di pimpin Sultan disebut Yang di Pertuan Besar (semacam Presiden, konteks) sedangkan Yang Dipertuan Muda (semacam Perdana Menteri, dalam konteks sekarang bekedudukan di Istana Kota Piring di Hulu Sungai Cerang dan Istana di Pulau Penyengat, mulai dari Yang DiPertuan Muda Pertama Daeng Marewa 1721-1728, Yang Dipertuan Muda II Daeng Chelak 1728 - 1745, Yang Dipertuan Muda III Daeng Kamboja 1745 - 1777, Yang Dipertuan Muda IV Raja Haji Fisabilillah, Yang Dipertuan Muda V Raja Ali Haji dan seterusnya.
Jadi hubungan sosial budaya tersebut berlangsung berabad-abag yang lalu. Namun sudah delapan bulan ini, kebiasaan-kebiasaan seakan berhenti dan hilang. Artinya bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi interaksi sosial budaya juga menjadi sangat terganggu. Kerinduan masyarakat kepulauan riau dan masyarakat Johot Bahru pasti sangat tinggi.
“Maka dari itu, kepada Pak Dubes Malaysia, Datuk Zainal Abu Bakar kami sampaikan aspirasi masyarakat Kepulauan Riai. Kita berharap ada diskresi atau pengecualiaan untuk membuka daerah perbatasan (Malaysia-Kepri), tentunya dengan protokol kesehatan Covid-19 yang disepakati,” harap Bahtiar.
Menyikapi harapan tersebut, Bahtiar mengundang khusus Dubes Malaysia di Indonesia dan Pejabat Kemenlu RI untuk bertandang ke Provinsi Kepri beberapa waktu kedepan. Sehingga bisa melihat langsung situasi Provinsi Kepri saat ini. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih, karena sudah mendapatkan respon yang sangat baik dari pihak Dubes Malaysia.
“Apabila diperlukan bisa turun bersama dengan Satgas Covid-19 tingkat pusat ke Kepri. Sehingga bisa mendengarkan aspirasi masyarakat Kepri secara langsung,” tutup Bahtiar. (Baca: Bahtiar Apresiasi Inovasi Swab Gratis Melalui Drive Thru).
Kerajaan Johor jaman dahulu di pimpin Sultan disebut Yang di Pertuan Besar (semacam Presiden, konteks) sedangkan Yang Dipertuan Muda (semacam Perdana Menteri, dalam konteks sekarang bekedudukan di Istana Kota Piring di Hulu Sungai Cerang dan Istana di Pulau Penyengat, mulai dari Yang DiPertuan Muda Pertama Daeng Marewa 1721-1728, Yang Dipertuan Muda II Daeng Chelak 1728 - 1745, Yang Dipertuan Muda III Daeng Kamboja 1745 - 1777, Yang Dipertuan Muda IV Raja Haji Fisabilillah, Yang Dipertuan Muda V Raja Ali Haji dan seterusnya.
Jadi hubungan sosial budaya tersebut berlangsung berabad-abag yang lalu. Namun sudah delapan bulan ini, kebiasaan-kebiasaan seakan berhenti dan hilang. Artinya bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi interaksi sosial budaya juga menjadi sangat terganggu. Kerinduan masyarakat kepulauan riau dan masyarakat Johot Bahru pasti sangat tinggi.
“Maka dari itu, kepada Pak Dubes Malaysia, Datuk Zainal Abu Bakar kami sampaikan aspirasi masyarakat Kepulauan Riai. Kita berharap ada diskresi atau pengecualiaan untuk membuka daerah perbatasan (Malaysia-Kepri), tentunya dengan protokol kesehatan Covid-19 yang disepakati,” harap Bahtiar.
Menyikapi harapan tersebut, Bahtiar mengundang khusus Dubes Malaysia di Indonesia dan Pejabat Kemenlu RI untuk bertandang ke Provinsi Kepri beberapa waktu kedepan. Sehingga bisa melihat langsung situasi Provinsi Kepri saat ini. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih, karena sudah mendapatkan respon yang sangat baik dari pihak Dubes Malaysia.
“Apabila diperlukan bisa turun bersama dengan Satgas Covid-19 tingkat pusat ke Kepri. Sehingga bisa mendengarkan aspirasi masyarakat Kepri secara langsung,” tutup Bahtiar. (Baca: Bahtiar Apresiasi Inovasi Swab Gratis Melalui Drive Thru).
Lihat Juga :