Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
37.000 UMKM di Jabar Terdampak Pandemi, Paling Banyak di Tasikmalaya
loading...
Ketua Dekranasda Jawa Barat Atalia Praratya Kamil. Foto/SINDOnews/Dok
A
A
A
BANDUNG - Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jawa Barat Atalia Kamil mengatakan, pandemi COVID-19 telah menyebabkan ribuan pelaku usaha di Jawa Barat terdampak. Bahkan tidak sedikit UMKM bangkrut dan beralih merintis usaha lain.
"Sebanyak 37.000 UMKM di Jabar terdampak pandemi. Paling tinggi di Kabupaten Tasikmalaya. Sebab, di sana (Tasikmalaya) paling banyak pelaku usaha yang bergerak pada bidang kerajinan dan kuliner," kata Atalia saat menyampaikan sambutan pada Konferensi Internasional Garcombs via Zoom, Minggu (25/10/2020). (BACA JUGA: Gus Nur Ditangkap Bareskrim Mabes Polri, Pengurus Cabang NU Cirebon Gelar Syukuran )
Menurut Atalia, beberapa UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 akibatmuncul berbagai persoalan. Pertama adalah kesulitan mendapat bahan baku. Karena selama ini mereka mendapat dari lintas wilayah dan negara. Sementara pada awal pandemi, kegiatan produksi sempat tersendat. (BACA JUGA: Libur Panjang, Asita Sebut Daerah Ini Bakal Diburu Wisatawan )
"Mereka juga kesulitan modal. Karena modal yang ada terpakai untuk kebutuhan sehari-hari, setelah tidak ada penjualan selama pandemi. Akibatnya, tidak sedikit yang beralih profesi jualan bakso atau lainnya untuk menyambung hidup," kata Atalia. (BACA JUGA: Liburan Tak Bisa Dibendung, Asita Minta Semua Pihak Patuhi Protokol COVID-19 )
Menurut dia, pada triwulan 2/2020, ekonomi Jawa Barat tertekan cukup dalam. Pertumbuhan ekonomi minus 5,9%, lebih dalam dibanding nasional. Tercatat ada sekitar 1.972 perusahaan terdampak. 99.104 pekerja di mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). 26,6% pengusaha kuliner merumahkan pegawainya.
"Dan yang mampu bertahan adalah produk pertanian, teknologi informasi, dan distribusi. Makanya banyak yang perlu kita dorong, agar ekonomi Jawa Barat kembali bangkit. Targetnya memang tahun 2023 ekonomi kita telah pulih normal kembali," ujar istri Gubernur Jabar Ridwan Kamil ini.
Untuk mendorong konsumsi, tutur Atalia, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) sebentar 300.000 per bulan. Kemudian bantuan subsidi upah (BSU) sebentar Rp600.000 selama empat bulan.
"Sebanyak 37.000 UMKM di Jabar terdampak pandemi. Paling tinggi di Kabupaten Tasikmalaya. Sebab, di sana (Tasikmalaya) paling banyak pelaku usaha yang bergerak pada bidang kerajinan dan kuliner," kata Atalia saat menyampaikan sambutan pada Konferensi Internasional Garcombs via Zoom, Minggu (25/10/2020). (BACA JUGA: Gus Nur Ditangkap Bareskrim Mabes Polri, Pengurus Cabang NU Cirebon Gelar Syukuran )
Menurut Atalia, beberapa UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 akibatmuncul berbagai persoalan. Pertama adalah kesulitan mendapat bahan baku. Karena selama ini mereka mendapat dari lintas wilayah dan negara. Sementara pada awal pandemi, kegiatan produksi sempat tersendat. (BACA JUGA: Libur Panjang, Asita Sebut Daerah Ini Bakal Diburu Wisatawan )
"Mereka juga kesulitan modal. Karena modal yang ada terpakai untuk kebutuhan sehari-hari, setelah tidak ada penjualan selama pandemi. Akibatnya, tidak sedikit yang beralih profesi jualan bakso atau lainnya untuk menyambung hidup," kata Atalia. (BACA JUGA: Liburan Tak Bisa Dibendung, Asita Minta Semua Pihak Patuhi Protokol COVID-19 )
Menurut dia, pada triwulan 2/2020, ekonomi Jawa Barat tertekan cukup dalam. Pertumbuhan ekonomi minus 5,9%, lebih dalam dibanding nasional. Tercatat ada sekitar 1.972 perusahaan terdampak. 99.104 pekerja di mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). 26,6% pengusaha kuliner merumahkan pegawainya.
"Dan yang mampu bertahan adalah produk pertanian, teknologi informasi, dan distribusi. Makanya banyak yang perlu kita dorong, agar ekonomi Jawa Barat kembali bangkit. Targetnya memang tahun 2023 ekonomi kita telah pulih normal kembali," ujar istri Gubernur Jabar Ridwan Kamil ini.
Untuk mendorong konsumsi, tutur Atalia, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) sebentar 300.000 per bulan. Kemudian bantuan subsidi upah (BSU) sebentar Rp600.000 selama empat bulan.
(awd)
Explore More