Debat Pilkada Blitar, Henry Serang Petahana Dengan Program Macet
Kamis, 22 Oktober 2020 - 11:49 WIB
loading...
A
A
A
Pengadaan perangkat Fiber Optik (FO) sejak 2018 yang diperuntukkan Wi-Fi gratis tiap RT juga tidak jelas nasibnya sampai sekarang. Belum lagi program etalase gratis, rombong gratis dan ayamisasi yang sangat berguna untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Menurut Henry semuanya hilang. Jika terpilih, pasangan Henry-Yasin akan mengalokasikan minimal 2 persen dari APBD untuk wira usaha.
Langkah tersebut sebagai upaya mengurangi angka pengangguran sekaligus menekan masih banyaknya warga Kota Blitar menjadi buruh migran. Henry juga menegaskan, dirinya yang juga berlatar belakang pengusaha tidak akan mengambil gaji wali kota sepeserpun. "Saya pengusaha. Saya juga milenial. Jika terpilih saya tidak akan mengambil gaji sepeserpun. Lanjutkan APBD Pro Rakyat jilid III," kata Henry.
Sementara menanggapi serangan dalam debat terbuka, Calon Wali Kota Santoso membenarkan ada program yang tengah dievaluasi untuk diperbaiki. Sebab program tersebut dinilai tidak efektif, tidak menimbulkan manfaat dan malah akan menghamburkan anggaran.
"Program yang tidak punya manfaat kita evaluasi kita perbaiki. Bukan berhenti," dalih Santoso. Dalam debat publik malam itu paslon Santoso-Tjutjuk mengenakan kostum seragam bergaya kasual warna hijau. Terkait pengadaan FO yang dimulai tahun 2018, Santoso mengatakan hingga kini masih terus berjalan. Penyempurnaan program Wi-Fi di lingkungan RT tersebut akan dilakukan pada tahun 2021.
"Penyempurnaan program pada tahun 2021,"tambah Santoso. Sementara terkait bantuan Rp 50 juta- Rp 100 juta per RT per tahun, Santoso mengatakan program masuk akal yang bisa dijalankan. Dalam pelaksanaannya akan melalui konsep bottom up di mana senantiasa mengedepankan pengawasan dan evaluasi.
Calon Wali Kota Tjutjuk Soenario menambahkan, program bantuan per RT tersebut sudah dihitung dan tidak akan membebani APBD. Kalau diambil rata rata Rp 50 juta per RT, anggaran yang dibutuhkan hanya Rp 3,55 miliar. Dan setiap RT, kata Tjutjuk akan dibebaskan menyampaikan usul dan gagasan.
"Sangat bisa dilaksanakan. Karena kami sudah menghitungnya," tambah Tjutjuk yang juga politisi Partai Gerindra. Debat publik paslon Pilkada Kota Blitar selama dua jam itu berjalan lancar. Pelaksanaan debat mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 di mana tidak mengijinkan adanya massa pendukung di dalam ruangan.
Ketua KPU Kota Blitar Choirul Umam menilai debat publik pertama yang digelar di Gedung Kesenian Aryo Blitar tersebut masih kurang greget. Kurang serunya situasi debat ditengarai karena kedua paslon belum memaksimalkan kesempatan beradu pikiran terkait program dan visi misi. "Karenanya akan kita akan melakukan evaluasi agar debat publik berikutnya lebih bersemangat," ujar Choirul Umam.
Langkah tersebut sebagai upaya mengurangi angka pengangguran sekaligus menekan masih banyaknya warga Kota Blitar menjadi buruh migran. Henry juga menegaskan, dirinya yang juga berlatar belakang pengusaha tidak akan mengambil gaji wali kota sepeserpun. "Saya pengusaha. Saya juga milenial. Jika terpilih saya tidak akan mengambil gaji sepeserpun. Lanjutkan APBD Pro Rakyat jilid III," kata Henry.
Sementara menanggapi serangan dalam debat terbuka, Calon Wali Kota Santoso membenarkan ada program yang tengah dievaluasi untuk diperbaiki. Sebab program tersebut dinilai tidak efektif, tidak menimbulkan manfaat dan malah akan menghamburkan anggaran.
"Program yang tidak punya manfaat kita evaluasi kita perbaiki. Bukan berhenti," dalih Santoso. Dalam debat publik malam itu paslon Santoso-Tjutjuk mengenakan kostum seragam bergaya kasual warna hijau. Terkait pengadaan FO yang dimulai tahun 2018, Santoso mengatakan hingga kini masih terus berjalan. Penyempurnaan program Wi-Fi di lingkungan RT tersebut akan dilakukan pada tahun 2021.
"Penyempurnaan program pada tahun 2021,"tambah Santoso. Sementara terkait bantuan Rp 50 juta- Rp 100 juta per RT per tahun, Santoso mengatakan program masuk akal yang bisa dijalankan. Dalam pelaksanaannya akan melalui konsep bottom up di mana senantiasa mengedepankan pengawasan dan evaluasi.
Calon Wali Kota Tjutjuk Soenario menambahkan, program bantuan per RT tersebut sudah dihitung dan tidak akan membebani APBD. Kalau diambil rata rata Rp 50 juta per RT, anggaran yang dibutuhkan hanya Rp 3,55 miliar. Dan setiap RT, kata Tjutjuk akan dibebaskan menyampaikan usul dan gagasan.
"Sangat bisa dilaksanakan. Karena kami sudah menghitungnya," tambah Tjutjuk yang juga politisi Partai Gerindra. Debat publik paslon Pilkada Kota Blitar selama dua jam itu berjalan lancar. Pelaksanaan debat mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 di mana tidak mengijinkan adanya massa pendukung di dalam ruangan.
Ketua KPU Kota Blitar Choirul Umam menilai debat publik pertama yang digelar di Gedung Kesenian Aryo Blitar tersebut masih kurang greget. Kurang serunya situasi debat ditengarai karena kedua paslon belum memaksimalkan kesempatan beradu pikiran terkait program dan visi misi. "Karenanya akan kita akan melakukan evaluasi agar debat publik berikutnya lebih bersemangat," ujar Choirul Umam.
(msd)
Lihat Juga :
