Jelang Vaksinasi di Bodebek, Kang Emil: Butuh Ilmu Penyuntikan
loading...
Sebanyak 9,1 juta warga di Republik Indonesia (RI) rencananya akan disuntik vaksin COVID-19 pada November hingga Desember 2020. Foto/Ilustrasi
A
A
A
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku membutuhkan ilmu terkait tata cara penyuntikan vaksin COVID-19 yang akurat dan cepat jelang vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).
(Baca juga: Janda di Madina Ajak Anaknya yang Masih SMP untuk Jualan Ganja )
Seperti diketahui, sebanyak 9,1 juta warga di Republik Indonesia (RI) rencananya akan disuntik vaksin COVID-19 pada November hingga Desember 2020 dengan vaksin COVID-19 yang dibeli pemerintah pusat dari tiga produsen vaksin asal China.
Dalam keterangan resminya, Rabu (21/10/2020), Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil mengajukan permintaan vaksinasi COVID-19 bagi tiga juta warga di wilayah Bodebek yang selama ini menjadi episentrum penyebaran COVID-19 .
Pekan ini, Pemprov Jabar pun akan menggelar simulasi vaksinasi di Kota Depok untuk mengecek kesiapan sekaligus sebagai respons cepat Pemprov Jabar terhadap pembelian vaksin oleh pemerintah pusat.
(Baca juga: Leprid Anugerahi Didi Kempot Sebagai Maestro Pop Jawa dan Campursari )
Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar itu menyatakan, pihaknya selalu meminta masukan dari para ahli, termasuk dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam setiap kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 , termasuk rencana vaksinasi COVID-19 di Indonesia, khususnya Jabar.
"Kalau boleh, saya ingin mendapatkan ilmu dengan akurat dan cepat dari WHO tentang penyuntikan vaksin di wilayah Bodebek," ujar Kang Emil saat mengikuti expert briefings bersama Senior Advisor WHO, Diah Satyani Saminarsih dan Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Akmal Taher, melalui konferensi video, Selasa (20/10/2020).
Dengan masukan dari WHO, lanjut Kang Emil, sebagai pejabat publik, dirinya bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait tata cara penyuntikan vaksin yang tepat. "Jadi, ketika saya memberikan informasi kepada masyarakat, saya bisa menjelaskan secara rasional," katanya.
(Baca juga: Selalu Ganggu Keamanan, Bukti KKSB Tak Dukung Kesejahteraan Papua )
Dalam agenda tersebut, Kang Emil juga membahas peran penting puskesmas dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di Jabar. Dia mengatakan, reformasi puskesmas perlu dilakukan agar pelayanan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik.
Selain itu, dalam penanggulangan COVID-19 di Jabar, Kang Emil berujar, pihaknya fokus pada wilayah Bodebek dan Bandung Raya sebagai daerah penyumbang kasus COVID-19 terbanyak di Jabar. "Energi dan anggaran Jabar dalam jangka pendek (untuk penanggulangan COVID-19 akan fokus di Bodebek," imbuh Kang Emil.
Kepada para ahli dalam konferensi video tersebut, Kang Emil juga memaparkan lima prinsip Jabar dalam menanggulangi pandemi global COVID-19 di provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia ini.
Prinsip pertama adalah proaktif. Menurutnya, Jabar menerapkan pemerintahan yang proaktif karena wilayah Indonesia sangat besar, sehingga pemerintah daerah harus mampu membuat keputusan cepat. (Baca juga: Tukang Becak di Tuban Ditemukan Tewas di Tepi Jalan )
Kedua, transparan. Di Jabar, kata Kang Emil, keterbukaan informasi salah satunya dilakukan melalui aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar). Ketiga, Jabar menggunakan scientific leadership sehingga setiap keputusan dibuat berdasarkan masukan para ahli.
Keempat, inovatif. Kang Emil menjelaskan, Jabar mampu menggerakkan seluruh industri untuk fokus melawan pandemi, di antaranya keberadaan fasilitas waste management untuk limbah COVID-19 hingga produksi ventilator dan alat pelindung diri (APD).
"Prinsip kelima adalah kolaborasi dengan berbagai pihak atau institusi sebagai salah satu kunci penanganan pandemi COVID-19 di Jabar secara cepat dan tepat," tandasnya. (Baca juga: Jatim Bebas Zona Merah COVID-19, Khofifah: Berkat Kerja Bersama )
Sementara itu, guru besar UI, Akmal Taher menyatakan, akan mengusulkan pelaksanaan tracing dan testing di puskesmas. Dia mencontohkan, puskesmas memiliki peran krusial dalam penanganan pandemi COVID-19 di Thailand.
Akmal menyebutkan, Thailand memiliki sekitar 10.000 puskesmas untuk 70.000 penduduk. Sementara Indonesia memiliki 10.300 puskesmas untuk 260 juta penduduk.
"(Puskesmas) itu kekuatan kenapa mereka (Thailand) bisa mencegah dan mendeteksi dini COVID-19 . Mereka istilahkan, puskesmas mereka punya kemampuan untuk mencegah ( COVID-19 )," tutur Akmal.
"Jadi kami usulkan tracing dan testing dilakukan di puskesmas, karena kita belum memanfaatkannya. Apalagi jika kita ingin mempertahankan pelayanan dasar kesehatan," sambungnya.
(Baca juga: Ijazah Pelajar SMA Ditahan, Eri Cahyadi Turun Tangan Membebaskan )
Senior Advisor WHO asal Indonesia, Diah Satyani Saminarsih juga mengatakan, puskesmas adalah kunci untuk mengendalikan pandemi dari hulu karena memiliki jejaring yang sangat luas.
"Investasi di puskesmas, layanan kesehatan dasar, akan menopang kesehatan suatu negara," ujar Diah. Dia pun menyarankan, agar pemerintah bisa mengoptimalkan peran strategis puskesmas dalam penanganan COVID-19 .
(Baca juga: Janda di Madina Ajak Anaknya yang Masih SMP untuk Jualan Ganja )
Seperti diketahui, sebanyak 9,1 juta warga di Republik Indonesia (RI) rencananya akan disuntik vaksin COVID-19 pada November hingga Desember 2020 dengan vaksin COVID-19 yang dibeli pemerintah pusat dari tiga produsen vaksin asal China.
Dalam keterangan resminya, Rabu (21/10/2020), Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil mengajukan permintaan vaksinasi COVID-19 bagi tiga juta warga di wilayah Bodebek yang selama ini menjadi episentrum penyebaran COVID-19 .
Pekan ini, Pemprov Jabar pun akan menggelar simulasi vaksinasi di Kota Depok untuk mengecek kesiapan sekaligus sebagai respons cepat Pemprov Jabar terhadap pembelian vaksin oleh pemerintah pusat.
(Baca juga: Leprid Anugerahi Didi Kempot Sebagai Maestro Pop Jawa dan Campursari )
Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar itu menyatakan, pihaknya selalu meminta masukan dari para ahli, termasuk dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam setiap kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 , termasuk rencana vaksinasi COVID-19 di Indonesia, khususnya Jabar.
"Kalau boleh, saya ingin mendapatkan ilmu dengan akurat dan cepat dari WHO tentang penyuntikan vaksin di wilayah Bodebek," ujar Kang Emil saat mengikuti expert briefings bersama Senior Advisor WHO, Diah Satyani Saminarsih dan Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Akmal Taher, melalui konferensi video, Selasa (20/10/2020).
Dengan masukan dari WHO, lanjut Kang Emil, sebagai pejabat publik, dirinya bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait tata cara penyuntikan vaksin yang tepat. "Jadi, ketika saya memberikan informasi kepada masyarakat, saya bisa menjelaskan secara rasional," katanya.
(Baca juga: Selalu Ganggu Keamanan, Bukti KKSB Tak Dukung Kesejahteraan Papua )
Dalam agenda tersebut, Kang Emil juga membahas peran penting puskesmas dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di Jabar. Dia mengatakan, reformasi puskesmas perlu dilakukan agar pelayanan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik.
Selain itu, dalam penanggulangan COVID-19 di Jabar, Kang Emil berujar, pihaknya fokus pada wilayah Bodebek dan Bandung Raya sebagai daerah penyumbang kasus COVID-19 terbanyak di Jabar. "Energi dan anggaran Jabar dalam jangka pendek (untuk penanggulangan COVID-19 akan fokus di Bodebek," imbuh Kang Emil.
Kepada para ahli dalam konferensi video tersebut, Kang Emil juga memaparkan lima prinsip Jabar dalam menanggulangi pandemi global COVID-19 di provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia ini.
Prinsip pertama adalah proaktif. Menurutnya, Jabar menerapkan pemerintahan yang proaktif karena wilayah Indonesia sangat besar, sehingga pemerintah daerah harus mampu membuat keputusan cepat. (Baca juga: Tukang Becak di Tuban Ditemukan Tewas di Tepi Jalan )
Kedua, transparan. Di Jabar, kata Kang Emil, keterbukaan informasi salah satunya dilakukan melalui aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar). Ketiga, Jabar menggunakan scientific leadership sehingga setiap keputusan dibuat berdasarkan masukan para ahli.
Keempat, inovatif. Kang Emil menjelaskan, Jabar mampu menggerakkan seluruh industri untuk fokus melawan pandemi, di antaranya keberadaan fasilitas waste management untuk limbah COVID-19 hingga produksi ventilator dan alat pelindung diri (APD).
"Prinsip kelima adalah kolaborasi dengan berbagai pihak atau institusi sebagai salah satu kunci penanganan pandemi COVID-19 di Jabar secara cepat dan tepat," tandasnya. (Baca juga: Jatim Bebas Zona Merah COVID-19, Khofifah: Berkat Kerja Bersama )
Sementara itu, guru besar UI, Akmal Taher menyatakan, akan mengusulkan pelaksanaan tracing dan testing di puskesmas. Dia mencontohkan, puskesmas memiliki peran krusial dalam penanganan pandemi COVID-19 di Thailand.
Akmal menyebutkan, Thailand memiliki sekitar 10.000 puskesmas untuk 70.000 penduduk. Sementara Indonesia memiliki 10.300 puskesmas untuk 260 juta penduduk.
"(Puskesmas) itu kekuatan kenapa mereka (Thailand) bisa mencegah dan mendeteksi dini COVID-19 . Mereka istilahkan, puskesmas mereka punya kemampuan untuk mencegah ( COVID-19 )," tutur Akmal.
"Jadi kami usulkan tracing dan testing dilakukan di puskesmas, karena kita belum memanfaatkannya. Apalagi jika kita ingin mempertahankan pelayanan dasar kesehatan," sambungnya.
(Baca juga: Ijazah Pelajar SMA Ditahan, Eri Cahyadi Turun Tangan Membebaskan )
Senior Advisor WHO asal Indonesia, Diah Satyani Saminarsih juga mengatakan, puskesmas adalah kunci untuk mengendalikan pandemi dari hulu karena memiliki jejaring yang sangat luas.
"Investasi di puskesmas, layanan kesehatan dasar, akan menopang kesehatan suatu negara," ujar Diah. Dia pun menyarankan, agar pemerintah bisa mengoptimalkan peran strategis puskesmas dalam penanganan COVID-19 .
(eyt)
Explore More