11 KPU Tetapkan DPT Pilkada Serentak Tahun 2020, Ini Rinciannya

MAKASSAR - Sebanyak 11 KPU kabupaten/kota sudah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada serentak 2020 masing-masing daerahnya. Hasilnya, sebanyak 8 daerah jumlah DPT-nya bertambah dibanding DPT pada Pemilu 2019 lalu.

Kedelapan daerah yang DPT Pilkada 2020 bertambah ialah Luwu Utara, Luwu Timur, Gowa, Kepulauan Selayar, Maros, Tana Toraja, Toraja Utara dan Pangkep. Selisih pertambangannya pun cukup signifikan, bahkan mencapai belasan ribu.



Kabupaten Pangkep menjadi daerah yang jumlah DPT -nya mengalami pertambahan yang signifikan. Setelah rapat pleno, DPT Pilkada 2020 ditetapkan sebanyak 236.945 jiwa, sementara pada Pileg 2019 lalu, DPT sebanyak 217.697 jiwa. Jumlahnya bertambah menjadi 19.248 jiwa.

Ketua KPU Pangkep, Burhan mengatakan ada sejumlah faktor mengapa jumlah DPT di Pilkada 2020 mengalami pembengkakan dibanding Pemilu 2019 lalu. Salah satu alasannya ialah masifnya perekaman KTP elektronik selama setahun terakhir ini.

"Termasuk juga yang dulunya tidak memenuhi syarat karena tidak punya KTP elektronik, kini sudah intens orang melalukan perekaman. Akhirnya dia memenuhi syarat untuk memilih," ucap Burhan melalui sambungan telepon, Jumat (16/10) kemarin.

Burhan menuturkan, perubahan DPT pada setiap pesta demokrasi memang hal lumrah. "Selalu memang berubah, bahkan kadang menrun. Tergantung seiring dengan pergeseran manusia, karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan sosial masyarakat," katanya.

Kabupaten Tana Toraja turut mengalami penambahan DPT mencapai 9.822 Jiwa. Pada Pilkada 2020 ini jumlah DPT Tana Toraja mencapai 173.477 jiwa, sedang di Pileg 2019 lalu hanya 163.655 jiwa.



Ketua KPU Tana Toraja, Rizal Randa menuturkan banyak faktor yang bisa menambah DPT di daerahnya. Salah satunya ialah pengaruh pemilih pemula, yang sebelumnya belum terdaftar, tahun ini sudah terdaftar.

"Mungkin juga faktor bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah. Dimana syarat penerima (BLT) kan harus memiliki KTP elektronik, makanya mereka banyak melakukan perekaman. Dan saat door to door (coklit), mereka terdaftar sebagai pemilih," ujar Rizal.

Adapun Kabupaten Gowa juga mengalami pertambahan DPT , namun tidak signifikan. Pada Pemilu 2019 lalu, DPT Gowa sebesar 529.870 jiwa, sedang pada Pilkada 2020 ini sebanyak 529.985 jiwa. Pertambahannya hanya sebanyak 115 jiwa.

Sementara itu, tiga daerah yang jumlah DPTnya berkurang diantaranya ialah Makassar, Bulukumba dan Soppeng. Selisih jumlah berkurangnya DPT tiga daerah ini juga cukup siginifikan.

Kota Makassar menjadi daerah yang jumlah DPTnya tergolong terjun bebas hingga 66.503 jiwa yang berkurang. Pada Pemilu 2019 lalu jumlah DPT sebanyak 967.590 jiwa, sedang pada Pilwalkot Makassar 2020 ini hanya 901.087 jiwa.

Komisioner KPU Makassar, Romy Harminto mengatakan pengurangan DPT dari Pemilu 2019 ke Pilwalkot Makasssar 2020, salah satunya ialah Covid-19. Banyak orang yang memiliki identitas di Makassar, memilih pulang kampung.



"Jadi penurunannya itu, kan begini makassar itu sejak bulan Maret masuk pandemi Covid-19 sehingga banyak perusahaan seperti hotel. Hotel itu hanya memperkerjakan 30 persen karyawannya. Dari 30 persen yang diperkerjakan, sisanya 70 persen dirumahkan," ucap Romy.

Dia menjelaskan, dari 70 persen yang dirumahkan, hampir sekira 80 persen yang memiliki KTP Makassar, kemudian memilih pulang kampung. Hal ini membuat petugas KPU Makassar tak bisa menemui mereka saat proses Coklit.

"Akhirnya kita tidak didapat, kita TMS kan mi. Karena tidak ada orangnya, kita tidak berani TMS kan kalau ada orangnya, faktanya tidak ada orangnya," sebutnya.

Adapun di Kabupaten Bulukumba, jumlah DPT yang berkurang mencapai 4.217 jiwa. Di Pemilu 2019 lalu sebanyak 321.503 jiwa, sedang di DPT Pilkada 2020 ini hanya 317.286 jiwa.

Komisioner KPU Bulukumba, Harum mengungkapkan ada sejumlah hal yang membuat jumlah DPT pada Pemilu 2019 berkurang pada DPT Pilkada 2020 ini. Diantaranya mereka tak lagi memenuhi syarat menjadi pemilih.

"Iye berkurang, karena ada pemilih yang terdaftar sebagai pemilih pada pemilu sebelumnya, kini sudah tidak memenuhi syarat lagi di Pilkada 2020. Ada yang meninggal, pindah domisili, berubah status menjadi TNI dan Polri," jelas Harum.

Adapun KPU Barru masih membahas DPT untuk Pilkada 2020 ini. Hingga pukul 22.40 Wita, mereka masih membicarakannya bersama Bawaslu Barru.

"Belum selesai rapat pleno. Batas sampai jam 12 malam," kata Komisioner KPU Barru, Masdar.