Anggota Komisi I DPR RI Temui Wakapolda Papua Bahas UU Omnibus Law dan Kasus Intan Jaya

JAYAPURA - Anggota Komisi I DPR RI Bidang Pertahanan, Luar Negri, Kominfo dan Intelejen Dapil Pemilihan Papua, Yan Permernas Mandenas menyambangi Polda Papua membahas dan memberikan solusi atas penyelesaian sejumlah isu-isu nasional khususnya konflik yang terjadi di tanah Papua, Rabu (14/10/2020).

Kedatangan anggota Fraksi Gerindra itu, disambut hangat Wakapolda Papua Brigjen Pol Matius D Fakhiri beserta jajarannya. (Baca juga: Ledakan Dahsyat Terjadi Empat Kali, Sumur Minyak di Muaro Jambi Terbakar)

“Kunjungan saya ke Papua dalam massa reses ini, ingin mengetahui sejumlah isu yang lagi hangat dibahas oleh pemerintah pusat, khususnya yang terjadi di Papua,” kata Yan Mandenas kepada wartawan.

(Baca juga: Bejat dan Tak Punya Otak, Pimpinan Ponpes di Tebo Jambi Tega Cabuli 5 Santriwatinya Sendiri)

Yan Mandenas mempertanyakan isu yang berkembang di tanah Papua, terkait adanya sejumlah pihak melalui penolakan pasca ditetapkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Tak itu saja, saya sempat mempertanyakan perkembangan penanganan Corona (COVID-19) di Papua pasca ditetapkannya era new normal. Kan pelaksanaan implementasi dari new normal di dalamnya aparat penegak hukum,” pungkasnya.

Hal yang paling penting dibahas oleh Yan Mandenas, terkait kebijakan aparat keamanan dalam menciptakan rasa aman dan kondusif secara menyeluruh di Tanah Papua.

“Tadi khusus Intan Jaya dan Nduga sempat kita bahas. Apalagi Wakapolda juga langsung ke Intan Jaya, dalam menyikapi sejumlah aksi teror yang dilakukan oleh kelompok masyarakat disana,” kata Yan Mandenas.

Yan Mandenas menitip pesan kepada Wakapolda agar penanganan khusus konflik dilakukan secara sinergi antara TNI dan Polri, serta melibatkan pemerintah daerah setempat.

“Tugas pokok TNI dan Polri adalah mendukung pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat, agar tercipta rasa aman, nyaman dan kondusif,” tuturnya.

Yan Mandenas menambahkan konflik-konflik yang terjadi di tanah Papua, tak hanya ditangani oleh aparat keamanan, melainkan harus melibatkan langsung pemerintah daerah, agar pelaksanaan penanganan konflik lebih mudah di selesaikan.

“Khusus di Intan Jaya dan Nduga, kita harapkan segera terselesaikan. Pelaku-pelaku kriminal harus ditangkap dan diproses hukum sesuai dengan perbuatan mereka. Sehingga masyarakat bisa kembali hidup aman dan tenteram serta pemerintahan bisa berjalan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya.