3 Bencana Timpa Jabar Tiap Hari, Ridwan Kamil: Kayak Makan Obat
loading...
A
A
A
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut, intensitas bencana alam di Jabar cukup tinggi. Jika dirata-rata, setiap hari 3 bencana alam terjadi di Jabar .
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu menyebutkan, berdasarkan data kebencanaan, setiap tahunnya, terjadi 1.500 hingga 2.000 peristiwa bencana. Jika dibagi 365 hari, maka setiap harinya terjadi 3 peristiwa bencana alam yang mayoritas diakibatkan oleh air. (Baca juga: Dulu Dianggap Makanan Ular, Porang Kini Nilai Jualnya Tinggi)
"Kayak makan obat. Sehari tiga kali dan mayoritas kebencanaan di Jawa Barat berkaitan dengan hidrologis, urusan air. Daerah tengah ke utara yang datar banjir, daerah tengah ke selatan longsor, tapi semuanya sumbernya air," ujarnya di Bandung, Rabu (14/10/2020). (Baca juga: Seharian Tak Pulang dan Enggan Menyusui, Istri Ditusuk Suami)
Menyikapi persoalan tersebut, pihaknya telah membuat cetak biru Provinsi Tangguh Bencana atau West Java Resilience Province yang di dalamnya memuat kesiapan anggaran, kesiapsiagaan, kedaruratan, jaringan, hingga edukasi kebencanaan kepada anak-anak usia sekolah hingga orang dewasa.
Gubernur menuturkan, adanya fenomena La Nina yang diprediksi mengakibatkan curah hujan di Indonesia, termasuk Jabar pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini membuat Pemprov Jabar meningkatkan kewaspadaan. Dia mengaku, telah menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Jabar untuk menetapkan status siaga 1.
Lebih lanjut Kang Emil mengatakan, di lain sisi daerah kini tengah mengalami kendala berkaitan dengan pendapatan daerah akibat pandemi COVID-19. Dia mencontohkan, pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor turun menyusul melemahnya daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19.
"Orang menahan diri belanja kendaraan bermotor karena isu pajak 0% belum jelas karena ada uang muka yang tinggi, akibatnya pembelian kendaraan bermotor turun," sebutnya.
Karena turun, maka pendapatan Jawa Barat turun. "Sehingga kita akan banyak memotong kegiatan-kegiatan yang hadirnya di 2020 masih dibahas, tapi intinya pelaksanaannya lebih perhatian, termasuk program-program Gubernur juga banyak yang dipotong untuk memastikan kita fokus pada hal-hal yang survival atau wajib," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar, Dani Ramdan mengakui bahwa anggaran BPBD Jabar tahun ini menurun drastis akibat refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19.
Dani menyebutkan, anggaran BPBD Jabar sebelumnya ditetapkan sebesar Rp30 miliar. Namun, setelah terkena refocusing, anggaran yang ada untuk satu tahun ini hanya sekitar Rp13-14 miliar.
Meski begitu, Dani memastikan, penanganan bencana tetap bisa dilakukan karena melibatkan banyak pihak. Dia mencontohkan, pihaknya bisa berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya untuk memenuhi kebutuhan penanganan bencana, mulai dari alat berat hingga logistik bantuan bagi korban bencana.
"Anggaran penanganan bencana pun bisa berasal dari sumber lain, seperti alokasi dana dari BTT (belanja tak terduga) di APBD atau DSP (dana siap pakai) yang sumbernya dari pemerintah pusat," katanya.
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu menyebutkan, berdasarkan data kebencanaan, setiap tahunnya, terjadi 1.500 hingga 2.000 peristiwa bencana. Jika dibagi 365 hari, maka setiap harinya terjadi 3 peristiwa bencana alam yang mayoritas diakibatkan oleh air. (Baca juga: Dulu Dianggap Makanan Ular, Porang Kini Nilai Jualnya Tinggi)
"Kayak makan obat. Sehari tiga kali dan mayoritas kebencanaan di Jawa Barat berkaitan dengan hidrologis, urusan air. Daerah tengah ke utara yang datar banjir, daerah tengah ke selatan longsor, tapi semuanya sumbernya air," ujarnya di Bandung, Rabu (14/10/2020). (Baca juga: Seharian Tak Pulang dan Enggan Menyusui, Istri Ditusuk Suami)
Menyikapi persoalan tersebut, pihaknya telah membuat cetak biru Provinsi Tangguh Bencana atau West Java Resilience Province yang di dalamnya memuat kesiapan anggaran, kesiapsiagaan, kedaruratan, jaringan, hingga edukasi kebencanaan kepada anak-anak usia sekolah hingga orang dewasa.
Gubernur menuturkan, adanya fenomena La Nina yang diprediksi mengakibatkan curah hujan di Indonesia, termasuk Jabar pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini membuat Pemprov Jabar meningkatkan kewaspadaan. Dia mengaku, telah menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Jabar untuk menetapkan status siaga 1.
Lebih lanjut Kang Emil mengatakan, di lain sisi daerah kini tengah mengalami kendala berkaitan dengan pendapatan daerah akibat pandemi COVID-19. Dia mencontohkan, pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor turun menyusul melemahnya daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19.
"Orang menahan diri belanja kendaraan bermotor karena isu pajak 0% belum jelas karena ada uang muka yang tinggi, akibatnya pembelian kendaraan bermotor turun," sebutnya.
Karena turun, maka pendapatan Jawa Barat turun. "Sehingga kita akan banyak memotong kegiatan-kegiatan yang hadirnya di 2020 masih dibahas, tapi intinya pelaksanaannya lebih perhatian, termasuk program-program Gubernur juga banyak yang dipotong untuk memastikan kita fokus pada hal-hal yang survival atau wajib," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar, Dani Ramdan mengakui bahwa anggaran BPBD Jabar tahun ini menurun drastis akibat refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19.
Dani menyebutkan, anggaran BPBD Jabar sebelumnya ditetapkan sebesar Rp30 miliar. Namun, setelah terkena refocusing, anggaran yang ada untuk satu tahun ini hanya sekitar Rp13-14 miliar.
Meski begitu, Dani memastikan, penanganan bencana tetap bisa dilakukan karena melibatkan banyak pihak. Dia mencontohkan, pihaknya bisa berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya untuk memenuhi kebutuhan penanganan bencana, mulai dari alat berat hingga logistik bantuan bagi korban bencana.
"Anggaran penanganan bencana pun bisa berasal dari sumber lain, seperti alokasi dana dari BTT (belanja tak terduga) di APBD atau DSP (dana siap pakai) yang sumbernya dari pemerintah pusat," katanya.
(shf)