Pemuda di Kendari Kritisi Calon Kepala Daerah Beridentitas Ganda
Minggu, 11 Oktober 2020 - 20:32 WIB
loading...
Diskusi Pilkada digelar para pemuda yang tergabung dalam Law Study Club di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Foto/iNews TV/Febriyono Tamenk
A
A
A
KENDARI - Puluhan pemuda yang tergabung dalam Law Study Club, di Kendari, Sulawesi Tenggara, menggelar diskusi tentang polemik calon kepala daerah yang memiliki identitas ganda.
(Baca juga: Aniaya Warganya Sendiri, Kades Sidagedungbatu Dipolisikan )
Diskusi tersebut, juga dihadiri oleh akademisi tata negara. Mereka berupaya membangun budaya demokrasi dan politik bersih untuk kemajuan daerah melalui proses pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil.
Ketua panitia diskusi, M. Arlyn Saputra mengatakan, dari hasil pendataan yang dilakukan ditemukan salah seorang calon kepala daerah di Kabupaten Muna , yang identitasnya ganda. "Antara akte kelahiran dengan KTP-nya berbeda. Ini harus disikapi serius," tegasnya. (Baca juga: Wanita Cantik Sembunyikan Sabu Dalam Bra Ditangkap di Hang Nadim )
Akta kelahiran dengan KTP yang berbeda tersebut, sudah diserahkan ke KPU Kabupaten Muna , sebagai syarat pendaftaran calon kepala daerah. "Tentunya ketertiban adminsitrasi ini harus ditaati oleh semua pihak, termasuk calon kepala daerah ," tegasnya.
Dia berharap, ada penegakan aturan dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Muna tersebut, sehingga Pilkada bisa berjalan dengan baik dan masyarakat tidak hanya dijadikan obyek pemungutan suara. (Baca juga: Mayat Bayi Dibungkus Kantong Plastik Dibuang di Taman Bunga )
(Baca juga: Aniaya Warganya Sendiri, Kades Sidagedungbatu Dipolisikan )
Diskusi tersebut, juga dihadiri oleh akademisi tata negara. Mereka berupaya membangun budaya demokrasi dan politik bersih untuk kemajuan daerah melalui proses pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil.
Ketua panitia diskusi, M. Arlyn Saputra mengatakan, dari hasil pendataan yang dilakukan ditemukan salah seorang calon kepala daerah di Kabupaten Muna , yang identitasnya ganda. "Antara akte kelahiran dengan KTP-nya berbeda. Ini harus disikapi serius," tegasnya. (Baca juga: Wanita Cantik Sembunyikan Sabu Dalam Bra Ditangkap di Hang Nadim )
Akta kelahiran dengan KTP yang berbeda tersebut, sudah diserahkan ke KPU Kabupaten Muna , sebagai syarat pendaftaran calon kepala daerah. "Tentunya ketertiban adminsitrasi ini harus ditaati oleh semua pihak, termasuk calon kepala daerah ," tegasnya.
Dia berharap, ada penegakan aturan dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Muna tersebut, sehingga Pilkada bisa berjalan dengan baik dan masyarakat tidak hanya dijadikan obyek pemungutan suara. (Baca juga: Mayat Bayi Dibungkus Kantong Plastik Dibuang di Taman Bunga )
(eyt)
Lihat Juga :
