Pendataan Terkesan Asal-asalan, Bantuan Sosial Tak Kunjung Datang
Rabu, 06 Mei 2020 - 15:59 WIB
loading...
A
A
A
Dia menjelaskan, penanggulangan sementara warga terdampak disaat masa tunggu turunnya bantuan sosial, dengan mengandalkan subsidi antartetangga dan bakti sosial yang dilaksanakan Lemabag Amil Zakat, DKM dan pengurus RW/RT setempat. (Baca juga; Warga Luar Kota Depok yang Tak Mudik Didata untuk Dapat Bantuan )
Sementara itu, Kepala Desa Sukatani, Asep Sumpena mengaku kecewa dengan pola pemberian bantuan kepada warga terdampak corona. Warga yang terdampak pandemic COVID-19 di desanya sebanyak 1.800 KK. Adapun yang ditanggulangi oleh dana desa sebanyak 240 KK dan oleh Pemkab Purwakarta sebanyak 107 KK. Sisanya belum tertanggulangi oleh siapa pun termasuk Pemrov Jabar.
“Di desa kami tidak ada bantuan dari Pemrov Jabar. Padahal populasi di Desa Sukatani termasuk besar, ada sekitar 5.000 KK lebih. Lebih mengherankan, di desa lain bantuan provinsi sudah yang kedua dengan pendistribusian langsung kepada penerima, tanpa diketahui RT, RW atau pemerintah desa,”sesalnya. (Baca juga; RSUD Bogor Kembali Buka Layanan Non-COVID-19 )
Pihaknya merasa tidak mengetahui dasar pendistribusian bansos dari provinsi. Sebab data yang selama ini digunakan pasti diinput secara berjenjang dari RT dan RW. Sementara untuk bansos provinsi pihaknya tidak mengetahui sumber pengambilan data warga penerima bantuan. “Bagusnya kasis saja kami kuota penerima. Tentunya dengan kuota itu kami akan berusaha keras agar data penerima bantuan benar-benar layak,”ungkapnya.
Selain itu, menurt dia, yang harus menjadi prioritas penanganan ketahanan pangan itu adalah, keluarga warga yang berstatus ODP, PDP atau terkonfirmasi positif. “Harus ada kebijakan serius dari Pemkab Purwakarta bagi mereka untuk pemenuhan kebutuhan pokok selama 14 hari masa karantina. Sementara ini kan ridak ada,”pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Sukatani, Asep Sumpena mengaku kecewa dengan pola pemberian bantuan kepada warga terdampak corona. Warga yang terdampak pandemic COVID-19 di desanya sebanyak 1.800 KK. Adapun yang ditanggulangi oleh dana desa sebanyak 240 KK dan oleh Pemkab Purwakarta sebanyak 107 KK. Sisanya belum tertanggulangi oleh siapa pun termasuk Pemrov Jabar.
“Di desa kami tidak ada bantuan dari Pemrov Jabar. Padahal populasi di Desa Sukatani termasuk besar, ada sekitar 5.000 KK lebih. Lebih mengherankan, di desa lain bantuan provinsi sudah yang kedua dengan pendistribusian langsung kepada penerima, tanpa diketahui RT, RW atau pemerintah desa,”sesalnya. (Baca juga; RSUD Bogor Kembali Buka Layanan Non-COVID-19 )
Pihaknya merasa tidak mengetahui dasar pendistribusian bansos dari provinsi. Sebab data yang selama ini digunakan pasti diinput secara berjenjang dari RT dan RW. Sementara untuk bansos provinsi pihaknya tidak mengetahui sumber pengambilan data warga penerima bantuan. “Bagusnya kasis saja kami kuota penerima. Tentunya dengan kuota itu kami akan berusaha keras agar data penerima bantuan benar-benar layak,”ungkapnya.
Selain itu, menurt dia, yang harus menjadi prioritas penanganan ketahanan pangan itu adalah, keluarga warga yang berstatus ODP, PDP atau terkonfirmasi positif. “Harus ada kebijakan serius dari Pemkab Purwakarta bagi mereka untuk pemenuhan kebutuhan pokok selama 14 hari masa karantina. Sementara ini kan ridak ada,”pungkasnya.
(wib)
Lihat Juga :
