Pendataan Terkesan Asal-asalan, Bantuan Sosial Tak Kunjung Datang

PURWAKARTA - Penanganan warga terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Purwakarta terkesan tak maksimal. Salah satunya berkaitan dengan data penerima bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat, Pemrov Jabar maupun Pemkab Purwakarta, sampai saat ini belum tuntas.

Persoalan bantuan sosial masih berkutat dalam wilayah administratif berupa verifikasi dan validasi data. Tak heran banyak menimbulkan protes dari sejumlah kalangan. Di saat mulai diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka secara praktis aktivitas warga lebih dominan di rumah.

Namun, bantuan sosial yang diharapkan bisa menjadi penyambung hidup tidak juga kunjung datang. Termasuk warga calon penerima bantuan yang sudah sejak lama terdampak hanya bisa mengelus dada.

“Di lingkungan kami sama sekali belum ada bantuan sosial sebagaimana dijanjkan pemerintah. Padahal, dari awal terus-terusan mendata waga terdampak. Proses pendataan pun bukan waktu sebentar sudah dilakukan sejak sebulan lalu,”ungkap Sekretaris RW 13 Kelurahan Ciseureuh, Pipin Aripin, Rabu (6/5/2020).

Adapun sebagai penanda warga calon penerima bantuan, terangnya, sudah dilakukan melalui pemasangan stiker di rumah-rumahnya. Meskipun isi atau konten yang tertuis dalam stiker itu terkesan kasar. Tidak menggunakan bahasa-bahasa yang lebih halus guna menjaga psikologi penerima bantuan.

Dia menjelaskan, penanggulangan sementara warga terdampak disaat masa tunggu turunnya bantuan sosial, dengan mengandalkan subsidi antartetangga dan bakti sosial yang dilaksanakan Lemabag Amil Zakat, DKM dan pengurus RW/RT setempat. (Baca juga; Warga Luar Kota Depok yang Tak Mudik Didata untuk Dapat Bantuan )

Sementara itu, Kepala Desa Sukatani, Asep Sumpena mengaku kecewa dengan pola pemberian bantuan kepada warga terdampak corona. Warga yang terdampak pandemic COVID-19 di desanya sebanyak 1.800 KK. Adapun yang ditanggulangi oleh dana desa sebanyak 240 KK dan oleh Pemkab Purwakarta sebanyak 107 KK. Sisanya belum tertanggulangi oleh siapa pun termasuk Pemrov Jabar.

“Di desa kami tidak ada bantuan dari Pemrov Jabar. Padahal populasi di Desa Sukatani termasuk besar, ada sekitar 5.000 KK lebih. Lebih mengherankan, di desa lain bantuan provinsi sudah yang kedua dengan pendistribusian langsung kepada penerima, tanpa diketahui RT, RW atau pemerintah desa,”sesalnya. (Baca juga; RSUD Bogor Kembali Buka Layanan Non-COVID-19 )

Pihaknya merasa tidak mengetahui dasar pendistribusian bansos dari provinsi. Sebab data yang selama ini digunakan pasti diinput secara berjenjang dari RT dan RW. Sementara untuk bansos provinsi pihaknya tidak mengetahui sumber pengambilan data warga penerima bantuan. “Bagusnya kasis saja kami kuota penerima. Tentunya dengan kuota itu kami akan berusaha keras agar data penerima bantuan benar-benar layak,”ungkapnya.

Selain itu, menurt dia, yang harus menjadi prioritas penanganan ketahanan pangan itu adalah, keluarga warga yang berstatus ODP, PDP atau terkonfirmasi positif. “Harus ada kebijakan serius dari Pemkab Purwakarta bagi mereka untuk pemenuhan kebutuhan pokok selama 14 hari masa karantina. Sementara ini kan ridak ada,”pungkasnya.