Kejati NTT Lanjutkan Kasus Sengketa Kepemilikan Lahan Pemda di Labuan Bajo, Bupati Manggarai Barat Dkk Diperiksa

LABUAN BAJO - Sengketa masalah kepemilikan lahan Pemda di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mencuat setelah hampir beberapa tahun tidak diproses. Terbaru, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Selasa (30/9) kembali memeriksa beberapa nama.

(Baca juga: Lepas Pengawasan Ibu, Bayi 1,5 Tahun Tewas Tercebur Kolam)

Di antaranya Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Mabar Ambrosiylus Sukur, mantan Sekda Kabupaten Manggarai Frans Paju Leok, Don Endo mantan pegawai pertanahan Kabupaten Manggarai, dan Haji Ramang Ishaka selaku Fungsionaris Adat Nggorang.

(Baca juga: Yakin Nurmi Meninggal Bukan COVID-19, Keluarga Ngamuk dan Bawa Pulang Paksa Almarhum dari RSUD Bima)

Dari pantauan dan informasi yang didapat media di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat (Mabar), beberapa nama pejabat yang aktif dan yang sudah pensiun diperiksa terkait lahan milik Pemkab Manggarai Barat yang berlokasi di Keranga/Torohlema Batu Kalo yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo. Diduga lahan pemda ini berpotensi hilang, dan bisa menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1 triliiun lebih dengan asumsi harga lahan disekitar tempat tersebut bisa mencapai Rp3,5 juta per meter persegi.

Bupati Manggarai Barat Ahustinus Ch Dula misalnya, diperiksa dari pukul 09.00 hingga pukul 17.00 pada Selasa (29/9/2020) sore. Meski demikian, beberapa rekan media yang memantau di depan pintu keluar kantor Kejari Manggarai Barat hingga malam tidak melihat Bupati Manggarai Barat keluar. Bupati Dula diduga meninggalkan kantor Kejari melewati bagian belakang kantor Kejari, dengan menggunakan mobi lain.

Selain Bupati Manggarai Barat, tampak juga mantan Sekda Manggarai, Frans Paju Leok keluar dari ruangan Kejari Mabar pada pukul 17.55, selasa (30/9).

Menurut keterangan mantan Sekda Kabupaten Manggarai ini, aset Pemda tersebut diserahkan fungsionaris adat Nggorang, yakni Haji Ishaka (alm) kepada Pemkab Manggarai saat dirinya menjabat sebagai Asisten I di Kabupaten Manggarai, sebelum pemekaran Kabupaten Manggarai Barat. Namun, proses administrasi belum sempat diurus hingga pemekaran dari Kabupaten induk Kabupaten Manggarai menjadi Kabupaten Manggarai Barat tanah aset milik Pemda ini belum terdaftar di bagian aset

"Saya ceritakan apa adanya. Apa yang saya buat waktu itu, saya ceritakan. Yah bahwa itu tanah pemda. Saya mengukuhkan kembali apa yang saya buat tentang tanah itu. Karena perintah Pimpinan waktu itu untuk melakukan pengukuran. Hanya yang Kita sayangkan selama ini tidak pernah diperjelas statusnya sejak Mabar (Manggarai Barat) terpisah. Tahun pengukuran mei 1997, Dengan total luas 30 hektar. Penyerahan nya waktu itu katanya seluas itu, makanya kita lakukan pengukuran. Dulu BPN Kita libatkan untuk melakukan pengukuran, Camat Komodo waktu itu Vinsen Dahur, dan saya pada saat proses pengukuran waktu itu menjabat sebagai Asisten 1 asisten tata Praja yang membidangi ini" kata Frans.

Frans Paju Leok menambahkan, bahwa lahan yang diberikan Fungsionaris Adat ini rencananya akan dibangun sekolah menengah perikanan berdasarkan instruksi Bupati Manggarai saat itu Gaspar P Ehok. Saat itu dia bersama Kadis Perikanan Fidelis Kerong datang untuk mengecek lokasi tersebut, dan melakukan pengukuran. Menurut Frans Paju Leok kegiatan tersebut ada dokumentasinya, dan juga ada dokumennya.