APBD Defisit Rp1 T, Ini yang Dilakukan Bupati Bandung Barat
Jum'at, 25 September 2020 - 07:10 WIB
loading...
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) 2021 mengalami defisit sekitar Rp1 triliun. Foto/Ilustrasi
A
A
A
BANDUNG BARAT - Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Bandung Barat (KBB) 2021 mengalami defisit sekitar Rp1 triliun. Angka tersebut berdasarkan proyeksi dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang diajukan eksekutif.
"Itu baru ajuan dan defisitnya sangat besar, Rp1 triliun. Nanti akan dibahas di Badan Anggaran dan semoga bisa ditekan," terang anggota Banggar DPRD KBB Iwan Setiawan, Kamis (24/9/2020). (Baca juga: Janda Cantik Tewas Digorok, Ternyata Karena Cemburu dan WIL )
Disebutkannya, defisit APBD sampai Rp1 triliun menjadi yang terbesar karena selama ini besaran defisit biasanya berkisar Rp250 miliar sampai Rp350 miliar. Besarnya angka defisif itu karena proyeksi belanjanya terlalu tinggi karena banyak program, sementara di sisi lain potensi pendapatannya berkurang.
"Itu bisa saja karena dampak dari pandemi COVID-19 yang berlangsung hampir sepanjang tahun ini," imbuhnya. (Baca juga: Simpan Sabu di Mobil, Sekretaris Partai Gerindra Dibekuk Polisi )
Hal yang bisa dilakukan dalam mengatasi persoalan itu, lanjut dia, dengan menyeleksi setiap program prioritas yang diutamakan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Itu baru ajuan dan defisitnya sangat besar, Rp1 triliun. Nanti akan dibahas di Badan Anggaran dan semoga bisa ditekan," terang anggota Banggar DPRD KBB Iwan Setiawan, Kamis (24/9/2020). (Baca juga: Janda Cantik Tewas Digorok, Ternyata Karena Cemburu dan WIL )
Disebutkannya, defisit APBD sampai Rp1 triliun menjadi yang terbesar karena selama ini besaran defisit biasanya berkisar Rp250 miliar sampai Rp350 miliar. Besarnya angka defisif itu karena proyeksi belanjanya terlalu tinggi karena banyak program, sementara di sisi lain potensi pendapatannya berkurang.
"Itu bisa saja karena dampak dari pandemi COVID-19 yang berlangsung hampir sepanjang tahun ini," imbuhnya. (Baca juga: Simpan Sabu di Mobil, Sekretaris Partai Gerindra Dibekuk Polisi )
Hal yang bisa dilakukan dalam mengatasi persoalan itu, lanjut dia, dengan menyeleksi setiap program prioritas yang diutamakan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Lihat Juga :
