Ketum KBPP Polri: Demokrasi Harus Bermartabat, Stabilitas Nasional Harus Dijaga
Senin, 15 Juni 2026 - 17:40 WIB
loading...
A
A
A
Sebagai Ketua Umum KBPP Polri, Bimo juga menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didukung TNI dalam menjalankan tugas pengamanan berbagai aksi penyampaian pendapat secara profesional, humanis, dan sesuai ketentuan hukum sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.
Menurut dia, profesionalisme Polri menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika demokrasi. Polri dinilai mampu mengedepankan pendekatan persuasif, mengawal hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat, sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat luas.
“Polri telah menunjukkan komitmennya sebagai institusi negara yang mengedepankan pendekatan persuasif, mengawal hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat, sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Bimo menegaskan Indonesia membutuhkan demokrasi yang dewasa, yakni demokrasi yang mampu mengoreksi pemerintah tanpa kehilangan adab, menghormati hukum tanpa membungkam kritik, serta berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kritiklah kebijakan apabila memang perlu diperbaiki. Awasi jalannya pemerintahan. Berikan solusi. Tetapi jangan pernah menjadikan penghinaan sebagai budaya baru dalam demokrasi Indonesia. Sebab ketika etika hilang dari ruang publik, yang runtuh bukan hanya wibawa pemimpin, melainkan juga kualitas demokrasi, persatuan bangsa, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Bimo menyampaikan dukungan kepada Polri untuk terus menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. “Bravo Polri! Teruslah menjadi Bhayangkara Negara yang Presisi, profesional, modern, dan terpercaya. Tetaplah hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus garda terdepan dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta mengawal demokrasi yang bermartabat demi terwujudnya Indonesia yang aman, maju, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.
Menurut dia, profesionalisme Polri menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika demokrasi. Polri dinilai mampu mengedepankan pendekatan persuasif, mengawal hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat, sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat luas.
“Polri telah menunjukkan komitmennya sebagai institusi negara yang mengedepankan pendekatan persuasif, mengawal hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat, sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Bimo menegaskan Indonesia membutuhkan demokrasi yang dewasa, yakni demokrasi yang mampu mengoreksi pemerintah tanpa kehilangan adab, menghormati hukum tanpa membungkam kritik, serta berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kritiklah kebijakan apabila memang perlu diperbaiki. Awasi jalannya pemerintahan. Berikan solusi. Tetapi jangan pernah menjadikan penghinaan sebagai budaya baru dalam demokrasi Indonesia. Sebab ketika etika hilang dari ruang publik, yang runtuh bukan hanya wibawa pemimpin, melainkan juga kualitas demokrasi, persatuan bangsa, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Bimo menyampaikan dukungan kepada Polri untuk terus menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. “Bravo Polri! Teruslah menjadi Bhayangkara Negara yang Presisi, profesional, modern, dan terpercaya. Tetaplah hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus garda terdepan dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta mengawal demokrasi yang bermartabat demi terwujudnya Indonesia yang aman, maju, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
