Ketum KBPP Polri: Demokrasi Harus Bermartabat, Stabilitas Nasional Harus Dijaga

Karena itu, Bimo mengingatkan agar penyampaian aspirasi yang dilakukan di kawasan strategis maupun pusat aktivitas ekonomi tetap memperhatikan ketentuan hukum sehingga tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas maupun aktivitas perekonomian nasional. “Menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional. Namun, melumpuhkan aktivitas ekonomi rakyat bukanlah tujuan demokrasi. Demokrasi harus menjadi sarana membangun bangsa, bukan menghambat roda perekonomian nasional,” ujarnya.

Selain itu, Bimo turut menyoroti munculnya tuntutan untuk menghapus Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, kritik terhadap pelaksanaan program tersebut merupakan hal yang sah dalam demokrasi. Namun, langkah yang diperlukan adalah evaluasi, perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan, dan memastikan program berjalan tepat sasaran.

Ia menilai program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus mendukung percepatan penurunan angka stunting itu perlu terus disempurnakan, bukan serta-merta dihapus. “Program sebesar MBG tentu membutuhkan penyempurnaan. Namun evaluasi harus dilakukan secara objektif berdasarkan data, bukan sekadar narasi politik,” katanya.

Bimo juga menekankan pentingnya etika dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah maupun Presiden. Menurut dia, kritik merupakan hak setiap warga negara, tetapi harus diarahkan pada kebijakan dan kinerja pemerintahan, bukan berubah menjadi serangan terhadap kehormatan pribadi.

Dalam konteks tersebut, ia menyinggung pernyataan mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, yang menggunakan analogi seekor kucing yang kemudian dipahami banyak pihak sebagai sindiran kepada Presiden. Terlepas dari berbagai penafsiran yang berkembang, Bimo berpandangan ruang publik semestinya diisi dengan argumentasi berbasis data, kajian akademik, dan gagasan konstruktif.

“Tradisi intelektual tidak dibangun melalui diksi yang berpotensi dipersepsikan sebagai penghinaan, melainkan melalui argumentasi yang mampu memberikan solusi bagi bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, mahasiswa sebagai agen perubahan dan moral force akan lebih dihormati apabila menyampaikan pandangan melalui argumentasi ilmiah, data yang akurat, etika yang baik, serta solusi yang konstruktif. “Bangsa ini membutuhkan kritik yang mencerdaskan, bukan narasi yang memperkeruh suasana,” katanya.