Sudirman Said: Kepemimpinan Berkelanjutan Lahir dari Sistem yang Kuat
Minggu, 14 Juni 2026 - 07:49 WIB
loading...
A
A
A
"Spiritualitas itu garam, bukan gincu. Ia tidak terlihat, tetapi terasa. Pemimpin yang berspiritualitas bekerja dalam diam, bukan memanggungkan kesalehan," ujarnya.
Sebagai antitesis dari kepemimpinan godfather, Sudirman menawarkan model kepemimpinan yang menggerakkan dengan tiga pilar: pertama kepemimpinan institusional, bukan populis, kedua kepemimpinan kolektif, bukan personal, serta kepemimpinan intrinsik, bukan nominal.
Sementara itu, akademisi Yanuar Nugroho menilai personifikasi kekuasaan berdampak pada kemerosotan tata kelola negara. "Kemerosotan tata kelola ditandai dengan menguatnya vested interest, dan conflict of interest di antara para pengurus negara," ujarnya.
Yanuar menyoroti satu wujud konkret dari kemerosotan tersebut berupa kecenderungan menarik kembali kendali ke pusat. Ia menilai gejala resentralisasi justru memperdalam krisis tata kelola karena berlawanan dengan semangat reformasi. "Gejala resentralisasi, memusatkan kendali pada pemerintah pusat, harus dihentikan, karena melawan prinsip-prinsip otonomi daerah," tegasnya.
Karena itu, Yanuar mendorong para kepala daerah dan wakil rakyat di tingkat lokal merapatkan barisan untuk menegakkan kembali otonomi. "Bupati, Wali Kota, Gubernur, anggota DPRD harus merapatkan barisan untuk mengembalikan wibawa otonomi. Karena Indonesia terlalu besar kalau dipaksakan diurus secara sentralistik," ujarnya.
Bagi Yanuar, menjaga otonomi daerah adalah salah satu cara menahan laju personifikasi kuasa. Sebab kekuasaan yang tersebar dalam institusi lebih sulit dibajak oleh kepentingan satu sosok.
Sebagai antitesis dari kepemimpinan godfather, Sudirman menawarkan model kepemimpinan yang menggerakkan dengan tiga pilar: pertama kepemimpinan institusional, bukan populis, kedua kepemimpinan kolektif, bukan personal, serta kepemimpinan intrinsik, bukan nominal.
Kemerosotan Tata Kelola akibat Resentralisasi
Sementara itu, akademisi Yanuar Nugroho menilai personifikasi kekuasaan berdampak pada kemerosotan tata kelola negara. "Kemerosotan tata kelola ditandai dengan menguatnya vested interest, dan conflict of interest di antara para pengurus negara," ujarnya.
Yanuar menyoroti satu wujud konkret dari kemerosotan tersebut berupa kecenderungan menarik kembali kendali ke pusat. Ia menilai gejala resentralisasi justru memperdalam krisis tata kelola karena berlawanan dengan semangat reformasi. "Gejala resentralisasi, memusatkan kendali pada pemerintah pusat, harus dihentikan, karena melawan prinsip-prinsip otonomi daerah," tegasnya.
Karena itu, Yanuar mendorong para kepala daerah dan wakil rakyat di tingkat lokal merapatkan barisan untuk menegakkan kembali otonomi. "Bupati, Wali Kota, Gubernur, anggota DPRD harus merapatkan barisan untuk mengembalikan wibawa otonomi. Karena Indonesia terlalu besar kalau dipaksakan diurus secara sentralistik," ujarnya.
Bagi Yanuar, menjaga otonomi daerah adalah salah satu cara menahan laju personifikasi kuasa. Sebab kekuasaan yang tersebar dalam institusi lebih sulit dibajak oleh kepentingan satu sosok.
(shf)
Lihat Juga :