Polda Metro Jaya Minta Hakim Tolak Praperadilan Andrie Yunus
Kamis, 21 Mei 2026 - 12:20 WIB
loading...
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan praperadilan dugaan penghentian kasus penyiraman Andrie Yunus oleh Polda Metro Jaya. Agendanya, pembacaan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya. Foto/Ari Sandita
A
A
A
JAKARTA - Tim Bidang Hukum Polda Metro Jaya membacakan jawabannya atas gugatan praperadilan yang dilayangkan Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) atas kasus penyiraman aktivis KontraS Andrie Yunus. Mereka meminta hakim menolak praperadilan yang diajukan TAUD.
"Dalam pokok perkara, menolak seluruh permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima," ujar Tim Bidkum Polda Metro Jaya dalam persidangan, Kamis (21/5/2026).
Dalam sidang lanjutan praperadilan tersebut, Tim Bidkum Polda Metro Jaya mewakili termohon menyampaikan jawaban atas permohonan praperadilan yang diajukan TAUD. Pada pokoknya TAUD mendalilkan adanya penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah dan mendalilkan penyerahan barang bukti dan koordinasi dengan Puspom TNI merupakan bentuk penghentian penyidikan secara terselubung.
Baca juga: Polda Metro Jaya Sampaikan Jawaban Gugatan Praperadilan Andrie Yunus
"Bahwa dalil-dalil pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena terhadap laporan polisi tertanggal 13 Maret 2026 tentang dugaan tindak pidana penganiayaan berat, atas nama pelapor Dede Saifuddin, termohon sampaikan dengan diajukannya permohonan praperadilan a quo, masih terus melakukan tindakan penyidikan secara aktif," tuturnya.
Tim Bidkum Polda Metro Jaya menyebutkan, laporan yang dipermasalahkan TAUD dalam praperadilan ini sejatinya masih terus berjalan secara aktif, yakni dengan dilakukannya pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, pemeriksaan laboratorium kriminalistik, pengiriman SPDP, penerbitan SP2HP, hingga koordinasi antaraparat penegak hukum dan tindakan penyidikan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Bahwa penyerahan barang bukti maupun salinannya pada Puspom TNI dilakukan semata-mata dalam rangka koordinasi antara aparat penegak hukum guna mendukung proses peradilan militer dan tidak pernah dimaksudkan sebagai penghentian penyidikan ataupun pengalihan kewenangan penyidikan oleh termohon," paparnya.
Tim Bidkum Polda Metro Jaya memaparkan, hingga kini termohon tidak pernah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 maupun tindakan hukum lain yang menunjukkan dihentikannya penyidikan perkara dugaan kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus. Maka itu, dalil TAUD yang menyatakan Polda Metro Jaya selaku termohon dinilai telah menunda penanganan perkara ataupun melakukan penghentian penyidikan secara terselubung adalah dalil yang tidak benar berdasar fakta hukum.
"Karena, secara nyatanya proses penyidikan terhadap perkara a quo masih berjalan secara aktif sesuai kewenangan termohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana," katanya.
Maka itu, dalam petitumnya, Bidkum Polda Metro Jaya meminta Ketua PN Jaksel melalui Hakim tunggal yang menangani praperadilan tersebut memutuskan menyatakan menerima eksepsi dari termohon. Lalu, dalam pokok perkara, meminta hakim menolak seluruh permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.
"Menyatakan proses penyidikan masih berjalan dan dilakukan secara profesional, proporsional demi kepentingan penegakan hukum. Menyatakan tidak ada pelimpahan perkara, barang bukti maupun penghentian penyidikan secara terselubung oleh Termohon," bebernya.
"Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," kata Bidkum Polda Metro lagi.
"Dalam pokok perkara, menolak seluruh permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima," ujar Tim Bidkum Polda Metro Jaya dalam persidangan, Kamis (21/5/2026).
Dalam sidang lanjutan praperadilan tersebut, Tim Bidkum Polda Metro Jaya mewakili termohon menyampaikan jawaban atas permohonan praperadilan yang diajukan TAUD. Pada pokoknya TAUD mendalilkan adanya penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah dan mendalilkan penyerahan barang bukti dan koordinasi dengan Puspom TNI merupakan bentuk penghentian penyidikan secara terselubung.
Baca juga: Polda Metro Jaya Sampaikan Jawaban Gugatan Praperadilan Andrie Yunus
"Bahwa dalil-dalil pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena terhadap laporan polisi tertanggal 13 Maret 2026 tentang dugaan tindak pidana penganiayaan berat, atas nama pelapor Dede Saifuddin, termohon sampaikan dengan diajukannya permohonan praperadilan a quo, masih terus melakukan tindakan penyidikan secara aktif," tuturnya.
Tim Bidkum Polda Metro Jaya menyebutkan, laporan yang dipermasalahkan TAUD dalam praperadilan ini sejatinya masih terus berjalan secara aktif, yakni dengan dilakukannya pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, pemeriksaan laboratorium kriminalistik, pengiriman SPDP, penerbitan SP2HP, hingga koordinasi antaraparat penegak hukum dan tindakan penyidikan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Bahwa penyerahan barang bukti maupun salinannya pada Puspom TNI dilakukan semata-mata dalam rangka koordinasi antara aparat penegak hukum guna mendukung proses peradilan militer dan tidak pernah dimaksudkan sebagai penghentian penyidikan ataupun pengalihan kewenangan penyidikan oleh termohon," paparnya.
Tim Bidkum Polda Metro Jaya memaparkan, hingga kini termohon tidak pernah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 maupun tindakan hukum lain yang menunjukkan dihentikannya penyidikan perkara dugaan kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus. Maka itu, dalil TAUD yang menyatakan Polda Metro Jaya selaku termohon dinilai telah menunda penanganan perkara ataupun melakukan penghentian penyidikan secara terselubung adalah dalil yang tidak benar berdasar fakta hukum.
"Karena, secara nyatanya proses penyidikan terhadap perkara a quo masih berjalan secara aktif sesuai kewenangan termohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana," katanya.
Maka itu, dalam petitumnya, Bidkum Polda Metro Jaya meminta Ketua PN Jaksel melalui Hakim tunggal yang menangani praperadilan tersebut memutuskan menyatakan menerima eksepsi dari termohon. Lalu, dalam pokok perkara, meminta hakim menolak seluruh permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.
"Menyatakan proses penyidikan masih berjalan dan dilakukan secara profesional, proporsional demi kepentingan penegakan hukum. Menyatakan tidak ada pelimpahan perkara, barang bukti maupun penghentian penyidikan secara terselubung oleh Termohon," bebernya.
"Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," kata Bidkum Polda Metro lagi.
(rca)
Lihat Juga :
