Gubernur Sultra Gandeng KPK Perkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
Jum'at, 08 Mei 2026 - 09:24 WIB
loading...
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR) menggandeng KPK perkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Foto/istimewa
A
A
A
SULTRA - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ( Pemprov Sultra ) kembali menunjukkan keseriusan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Hal itu ditandai dengan rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPRD Sultra, dan Pemprov Sultra yang digelar pada di Gedung Set A Kantor DPRD Sultra, Kendari Rabu, 6 Mei 2026.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR) menegaskan komitmen kuat untuk mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
“Rapat ini menjadi wadah strategis untuk mempererat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan lembaga antikorupsi. Inisiasi Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK ini diharapkan mampu mendorong langkah konkret menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” katanya.
Baca juga: Gubernur ASR Hadiri PSBM XXVI, Sultra Dapat Tambahan Cetak Sawah 10 Ribu Hektare
ASR menegaskan korupsi bukan sekadar masalah hukum, melainkan ancaman serius yang dapat menghambat kemajuan daerah. “Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum saja. Dibutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat,” tegasnya, Jumat (8/5/2026).
ASR menambahkan seluruh program pembangunan harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, terutama dalam bidang infrastruktur, penguatan ekonomi, dan ketahanan pangan.
Lihat video: Kadin Sultra Sukses Galar Rapimprov di Kendari
“Seluruh program pembangunan daerah harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam mendukung infrastruktur, penguatan ekonomi, dan ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara,” tambahnya.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR) menegaskan komitmen kuat untuk mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
“Rapat ini menjadi wadah strategis untuk mempererat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan lembaga antikorupsi. Inisiasi Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK ini diharapkan mampu mendorong langkah konkret menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” katanya.
Baca juga: Gubernur ASR Hadiri PSBM XXVI, Sultra Dapat Tambahan Cetak Sawah 10 Ribu Hektare
ASR menegaskan korupsi bukan sekadar masalah hukum, melainkan ancaman serius yang dapat menghambat kemajuan daerah. “Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum saja. Dibutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat,” tegasnya, Jumat (8/5/2026).
ASR menambahkan seluruh program pembangunan harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, terutama dalam bidang infrastruktur, penguatan ekonomi, dan ketahanan pangan.
Lihat video: Kadin Sultra Sukses Galar Rapimprov di Kendari
“Seluruh program pembangunan daerah harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam mendukung infrastruktur, penguatan ekonomi, dan ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara,” tambahnya.
Lihat Juga :
