Anggota DPRD Jabar Soroti Dugaan Praktik Tak Wajar di Perguruan Tinggi

Dia juga menyoroti kemungkinan pihak tertentu yang memfasilitasi proses perkuliahan tidak resmi, termasuk skema yang menyerupai “kelas karyawan” tanpa dasar kebijakan institusi yang sah.

“Yang lebih memprihatinkan, ada dugaan mahasiswa hanya mengikuti UTS, UAS, lalu diarahkan untuk mendapatkan ijazah tanpa proses akademik yang benar. Praktik seperti ini yang sering disebut sebagai mahasiswa gaib harus dihentikan,” tegasnya.

Hilal menambahkan langkah penertiban oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi momentum membersihkan praktik menyimpang di dunia pendidikan tinggi.

Menurut dia, pihak rektorat memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh aktivitas akademik yang mengatasnamakan institusi. Karena itu, penyelesaian kasus harus dilakukan secara transparan dan adil baik bagi mahasiswa yang dirugikan maupun demi menjaga integritas dunia pendidikan.

“Dunia pendidikan tidak boleh dikotori praktik ilegal. Ini harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh agar ke depan tidak ada lagi mahasiswa yang dirugikan maupun sistem yang disalahgunakan,” ujar Hilal.