Tekan Konsumsi BBM, Pengamat Dorong Masyarakat Beralih ke Transportasi Publik
Rabu, 01 April 2026 - 15:57 WIB
loading...
A
A
A
Baca Juga : Terapkan WFH Setiap Jumat, Pemprov DKI Gelar Rapat Paripurna Bahas Teknis Pelaksanaan
“Di daerah, pendekatannya tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur. Harus mulai dibangun budaya mobilitas baru, misalnya dengan mendorong aktivitas berjalan kaki melalui penataan zonasi,” ujar Yayat.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah dapat merancang kawasan dengan radius tertentu. Misalnya, 200 meter dari rumah ke tempat kerja yang ramah bagi pejalan kaki. Dengan demikian, masyarakat didorong untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi untuk perjalanan jarak dekat.
Selain itu, Yayat juga mendorong optimalisasi transportasi kolektif bagi pegawai, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta. Salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah penyediaan bus kantor atau bus pemerintah daerah untuk antar-jemput karyawan.
“Pemda bisa menyewa bus untuk mengangkut pegawai dari titik-titik tertentu. Ini lebih efisien dibandingkan penggunaan kendaraan dinas individu yang justru boros bahan bakar dan tidak efektif,” jelasnya.
Yayat juga mengusulkan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi pada hari tertentu, khususnya bagi aparatur sipil negara. Pada hari-hari tersebut, pegawai diwajibkan menggunakan transportasi bersama yang telah disediakan.
Dengan kombinasi antara penyediaan transportasi publik, kebijakan yang mendorong perubahan perilaku, serta partisipasi aktif masyarakat, ia berharap penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan secara signifikan. “Langkah ini tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi energi dan perbaikan kualitas lingkungan,” ujarnya.
“Di daerah, pendekatannya tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur. Harus mulai dibangun budaya mobilitas baru, misalnya dengan mendorong aktivitas berjalan kaki melalui penataan zonasi,” ujar Yayat.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah dapat merancang kawasan dengan radius tertentu. Misalnya, 200 meter dari rumah ke tempat kerja yang ramah bagi pejalan kaki. Dengan demikian, masyarakat didorong untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi untuk perjalanan jarak dekat.
Selain itu, Yayat juga mendorong optimalisasi transportasi kolektif bagi pegawai, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta. Salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah penyediaan bus kantor atau bus pemerintah daerah untuk antar-jemput karyawan.
“Pemda bisa menyewa bus untuk mengangkut pegawai dari titik-titik tertentu. Ini lebih efisien dibandingkan penggunaan kendaraan dinas individu yang justru boros bahan bakar dan tidak efektif,” jelasnya.
Yayat juga mengusulkan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi pada hari tertentu, khususnya bagi aparatur sipil negara. Pada hari-hari tersebut, pegawai diwajibkan menggunakan transportasi bersama yang telah disediakan.
Dengan kombinasi antara penyediaan transportasi publik, kebijakan yang mendorong perubahan perilaku, serta partisipasi aktif masyarakat, ia berharap penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan secara signifikan. “Langkah ini tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi energi dan perbaikan kualitas lingkungan,” ujarnya.
Lihat Juga :
