Sidang Sri Purnomo, 3 Ahli Sebut Tidak Tepat Kasus Hibah Pariwisata Sleman 2020 Dijerat Korupsi

YOGYAKARTA - Tiga ahli dihadirkan dalam sidang perkara dugaan korupsi hibah pariwisata Sleman 2020 dengan terdakwa mantan Bupati Sleman, Sri Purnomo, di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, Rabu (4/3/2026). Mereka memberikan pandangan terkait aspek hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum keuangan negara.

Ketiga ahli yang dimintai keterangan adalah pakar hukum pidana sekaligus penasihat Kapolri Chairul Huda, pakar hukum administrasi negara dari Universitas Gadjah Mada Hendry Julian Noor, serta pakar hukum keuangan negara dari Universitas Indonesia Dian Puji Nugraha Simatupang.

Dalam sidang tersebut, para ahli menyoroti berbagai aspek penting, mulai dari relevansi penggunaan instrumen hukum pidana dalam kasus hibah pariwisata, mekanisme pembentukan peraturan bupati, hingga dasar penentuan kerugian keuangan negara.

Dalam keterangannya, Chairul Huda menilai tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan hibah pariwisata Sleman berkaitan dengan pelanggaran dalam proses Pilkada Sleman 2020. Menurutnya, jika memang terdapat pelanggaran netralitas kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah, seharusnya ada putusan resmi dari lembaga berwenang seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Gakkumdu, atau Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tidak ada keputusan dari Bawaslu, tidak ada kesimpulan dari penegak hukum melalui Gakkumdu, dan tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan proses pemilihan kepala daerah dibatalkan karena kepala daerah tidak netral," kata Chairul Huda di persidangan dikutip, Jumat (6/3/2026).

Ia menilai perkara yang menjerat Sri Purnomo berpotensi memindahkan persoalan yang seharusnya berada dalam ranah hukum Pilkada ke ranah tindak pidana korupsi.

"Menurut saya ini perbuatan yang seharusnya dipersoalkan dalam ranah Pilkada dibawa ke ranah korupsi. Itu menurut saya salah kamar," katanya.

Chairul Huda juga menilai dana hibah tersebut telah diterima masyarakat sehingga sulit dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. "Kalau dana hibah itu dinikmati bupati tentu ceritanya berbeda. Tetapi faktanya dana hibah sudah diterima masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Hendry Julian Noor menjelaskan bahwa pembentukan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 yang menjadi dasar program hibah pariwisata Sleman dilakukan melalui mekanisme administratif yang berjenjang. Menurutnya, adanya paraf berjenjang dalam rancangan peraturan menunjukkan bahwa proses pembentukan kebijakan telah melalui pemeriksaan administratif oleh berbagai pejabat terkait.

"Makna paraf berjenjang adalah adanya proses pemeriksaan secara administratif oleh berbagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan tersebut," jelasnya.

Karena melibatkan banyak pihak, Hendry menilai tanggung jawab administratif tidak dapat dibebankan hanya kepada satu pejabat saja. "Jika suatu peraturan dipersoalkan, maka tanggung jawab tidak dapat dibebankan kepada satu pihak semata, tetapi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukannya," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa peraturan yang belum dicabut atau dibatalkan tetap memiliki kekuatan hukum dan tetap berlaku.

Adapun ahli hukum keuangan negara Dian Puji Nugraha Simatupang menyoroti aspek kerugian negara dalam perkara tersebut. Menurutnya, hingga saat ini tidak terdapat pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang menyatakan bahwa kebijakan hibah pariwisata Sleman melanggar ketentuan.

"Tidak ada pernyataan resmi dari kementerian terkait yang menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut," ujarnya.

Ia menilai bahwa jika lembaga yang berwenang tidak pernah menyatakan adanya penyimpangan, maka kesimpulan adanya pelanggaran harus didukung dasar hukum dan fakta yang jelas.

Selain itu, Dian juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara harus mengikuti kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak.

"Authority creates responsibility. Pertanggungjawaban tidak dapat dibebankan kepada satu pejabat apabila kewenangan telah dibagi dan didelegasikan," katanya.

Ia juga menekankan bahwa dalam penyusunan laporan kerugian keuangan negara, proses audit harus dilakukan secara komprehensif sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Menurutnya, audit tidak cukup hanya berdasarkan data tertulis, tetapi harus dilengkapi dengan identifikasi fakta melalui data primer dan sekunder.

Sidang kasus dugaan korupsi hibah pariwisata Sleman 2020 ini masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan lanjutan sebelum majelis hakim mengambil keputusan atas perkara yang menjerat mantan Bupati Sleman tersebut.