Orasi Guru Besar UMJ Prof Sri Yunanto: Tegaskan Soft Power Fondasi Indonesia Emas 2045
Rabu, 14 Januari 2026 - 12:15 WIB
loading...
A
A
A
Namun, Yunanto menegaskan bahwa tantangan Indonesia menuju 2045 berbeda dengan tantangan pada masa lalu. Globalisasi, disrupsi teknologi, krisis iklim, ketimpangan ekonomi, dan kompetisi geopolitik menuntut strategi soft power yang lebih adaptif.
Menurutnya, pada abad ke-21, kualitas kebijakan publik menjadi salah satu variabel terpenting dalam soft power. Kebijakan yang inklusif, transparan, akuntabel, dan berbasis bukti akan meningkatkan kepercayaan publik domestik dan internasional.
“Negara dengan kebijakan yang buruk akan kehilangan daya tarik, meskipun memiliki sumber daya besar,” ujar Yunanto.
Ia menilai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang disusun pemerintah telah menunjukkan kesadaran akan pentingnya kualitas kebijakan. RPJPN tersebut menekankan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, kepemimpinan, budaya, dan lingkungan.
“Secara arah, RPJPN sudah berada di jalur yang benar menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Meski demikian, Yunanto mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan pada perencanaan, melainkan pada implementasi. Ia menyoroti berbagai persoalan nyata yang masih dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, dominasi sektor informal, lemahnya birokrasi, praktik korupsi, hingga krisis lingkungan.
“Rencana sebesar apa pun tidak akan bermakna jika tidak mampu menjawab persoalan riil masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas politik dan kualitas demokrasi harus dijaga agar tidak menjadi “api dalam sekam” yang dapat meledak sewaktu-waktu.
Dalam konteks politik nasional, Yunanto menyinggung pemerintahan hasil Pemilu 2024 yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, pemerintahan baru memiliki mandat kuat dari rakyat untuk membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
“Kabinet yang besar harus mampu menjadi mesin akselerasi, bukan justru menjadi beban koordinasi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang.
Selain itu, Yunanto menyoroti peran strategis komunitas akademik. Menurutnya, perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi menara gading, tetapi harus berperan sebagai think tank, motivator publik, dan pengawas kebijakan.
“Akademisi memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengawal arah pembangunan bangsa,” katanya.
Mengakhiri orasinya, Yunanto menyampaikan optimisme bahwa Indonesia mampu mencapai Indonesia Emas 2045 jika mampu mengelola soft power secara konsisten dan inklusif. Sejarah, menurutnya, telah membuktikan bahwa Indonesia memiliki kemampuan memengaruhi dunia melalui nilai dan kebijakan.
“Dengan mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa dan memperkuat kualitas kebijakan publik, Indonesia tidak hanya bisa menjadi negara maju, tetapi juga bangsa besar yang dihormati dunia,” tegasnya.
Menurutnya, pada abad ke-21, kualitas kebijakan publik menjadi salah satu variabel terpenting dalam soft power. Kebijakan yang inklusif, transparan, akuntabel, dan berbasis bukti akan meningkatkan kepercayaan publik domestik dan internasional.
“Negara dengan kebijakan yang buruk akan kehilangan daya tarik, meskipun memiliki sumber daya besar,” ujar Yunanto.
Ia menilai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang disusun pemerintah telah menunjukkan kesadaran akan pentingnya kualitas kebijakan. RPJPN tersebut menekankan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, kepemimpinan, budaya, dan lingkungan.
“Secara arah, RPJPN sudah berada di jalur yang benar menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Meski demikian, Yunanto mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan pada perencanaan, melainkan pada implementasi. Ia menyoroti berbagai persoalan nyata yang masih dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, dominasi sektor informal, lemahnya birokrasi, praktik korupsi, hingga krisis lingkungan.
“Rencana sebesar apa pun tidak akan bermakna jika tidak mampu menjawab persoalan riil masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas politik dan kualitas demokrasi harus dijaga agar tidak menjadi “api dalam sekam” yang dapat meledak sewaktu-waktu.
Dalam konteks politik nasional, Yunanto menyinggung pemerintahan hasil Pemilu 2024 yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, pemerintahan baru memiliki mandat kuat dari rakyat untuk membawa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
“Kabinet yang besar harus mampu menjadi mesin akselerasi, bukan justru menjadi beban koordinasi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang.
Selain itu, Yunanto menyoroti peran strategis komunitas akademik. Menurutnya, perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi menara gading, tetapi harus berperan sebagai think tank, motivator publik, dan pengawas kebijakan.
“Akademisi memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengawal arah pembangunan bangsa,” katanya.
Mengakhiri orasinya, Yunanto menyampaikan optimisme bahwa Indonesia mampu mencapai Indonesia Emas 2045 jika mampu mengelola soft power secara konsisten dan inklusif. Sejarah, menurutnya, telah membuktikan bahwa Indonesia memiliki kemampuan memengaruhi dunia melalui nilai dan kebijakan.
“Dengan mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa dan memperkuat kualitas kebijakan publik, Indonesia tidak hanya bisa menjadi negara maju, tetapi juga bangsa besar yang dihormati dunia,” tegasnya.
(shf)
Lihat Juga :
