Orasi Guru Besar UMJ Prof Sri Yunanto: Tegaskan Soft Power Fondasi Indonesia Emas 2045
Rabu, 14 Januari 2026 - 12:15 WIB
loading...
A
A
A
“Bonus demografi ini bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bisa menjadi beban jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja,” kata Yunanto.
Dari sisi sumber daya alam, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar dunia, produksi batu bara dan timah yang signifikan, kawasan hutan tropis yang luas, serta potensi kelautan yang diperkirakan bernilai hingga USD1,5 triliun per tahun.
Menurut Yunanto, kekayaan alam tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan ekonomi, tetapi juga dapat diolah menjadi soft power yang menarik kerja sama internasional, investasi, dan pengaruh diplomatik.
“Kekayaan alam bisa menjadi daya tarik, tetapi tanpa tata kelola yang baik justru berpotensi menjadi sumber konflik dan ketimpangan,” ujarnya.
Meski memiliki modal besar, Yunanto menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi kesenjangan signifikan antara kondisi saat ini dan target Indonesia Emas 2045. Ia merujuk pada indikator yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Beberapa target utama yang harus dicapai pada 2045 antara lain pengentasan kemiskinan hingga nol persen, peningkatan pendapatan per kapita ke kisaran USD23.000–30.300 per tahun, peningkatan daya saing sumber daya manusia. Selanjutnya penguatan pengaruh Indonesia di dunia internasional, serta penurunan emisi gas rumah kaca hingga lebih dari 50 persen.
“Saat ini, angka kemiskinan masih berada di kisaran 8,5 persen, pendapatan per kapita sekitar USD 5.200, dan daya saing SDM masih tertinggal. Ini menunjukkan bahwa tantangan kita sangat besar,” kata Yunanto.
Ia menilai pencapaian target tersebut membutuhkan akselerasi kebijakan yang konsisten lintas pemerintahan, reformasi tata kelola, serta keberanian keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
Dalam perspektif ilmu politik internasional, Yunanto menggunakan kerangka teori soft power yang dikembangkan oleh Joseph S. Nye. Menurut Nye, kekuatan negara tidak hanya diukur dari kekuatan militer atau ekonomi (hard power), tetapi juga dari kemampuan menarik dan memengaruhi pihak lain melalui nilai, budaya, dan kebijakan.
“Soft power adalah kemampuan membuat pihak lain menginginkan apa yang kita inginkan, bukan karena takut, tetapi karena tertarik,” ujar Yunanto mengutip Nye.
Ia menilai Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mengelola soft power. Pada era Orde Lama, Indonesia memainkan peran penting dalam gerakan anti-kolonialisme dan Konferensi Asia Afrika 1955 yang melahirkan semangat Non-Blok. Pada era Orde Baru, stabilitas, perdamaian, dan pluralisme menjadi daya tarik Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan berkontribusi pada pembentukan ASEAN.
Sementara pada era Reformasi, demokratisasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta moderasi beragama menjadi modal utama diplomasi Indonesia.
“Nilai-nilai ini telah membuat Indonesia dipercaya sebagai mediator konflik dan aktor regional yang moderat. Ini adalah aset soft power yang sangat berharga,” katanya.
Tantangan Abad ke-21 (H2)
Dari sisi sumber daya alam, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar dunia, produksi batu bara dan timah yang signifikan, kawasan hutan tropis yang luas, serta potensi kelautan yang diperkirakan bernilai hingga USD1,5 triliun per tahun.
Menurut Yunanto, kekayaan alam tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan ekonomi, tetapi juga dapat diolah menjadi soft power yang menarik kerja sama internasional, investasi, dan pengaruh diplomatik.
“Kekayaan alam bisa menjadi daya tarik, tetapi tanpa tata kelola yang baik justru berpotensi menjadi sumber konflik dan ketimpangan,” ujarnya.
Meski memiliki modal besar, Yunanto menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi kesenjangan signifikan antara kondisi saat ini dan target Indonesia Emas 2045. Ia merujuk pada indikator yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Beberapa target utama yang harus dicapai pada 2045 antara lain pengentasan kemiskinan hingga nol persen, peningkatan pendapatan per kapita ke kisaran USD23.000–30.300 per tahun, peningkatan daya saing sumber daya manusia. Selanjutnya penguatan pengaruh Indonesia di dunia internasional, serta penurunan emisi gas rumah kaca hingga lebih dari 50 persen.
“Saat ini, angka kemiskinan masih berada di kisaran 8,5 persen, pendapatan per kapita sekitar USD 5.200, dan daya saing SDM masih tertinggal. Ini menunjukkan bahwa tantangan kita sangat besar,” kata Yunanto.
Ia menilai pencapaian target tersebut membutuhkan akselerasi kebijakan yang konsisten lintas pemerintahan, reformasi tata kelola, serta keberanian keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
Dalam perspektif ilmu politik internasional, Yunanto menggunakan kerangka teori soft power yang dikembangkan oleh Joseph S. Nye. Menurut Nye, kekuatan negara tidak hanya diukur dari kekuatan militer atau ekonomi (hard power), tetapi juga dari kemampuan menarik dan memengaruhi pihak lain melalui nilai, budaya, dan kebijakan.
“Soft power adalah kemampuan membuat pihak lain menginginkan apa yang kita inginkan, bukan karena takut, tetapi karena tertarik,” ujar Yunanto mengutip Nye.
Ia menilai Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mengelola soft power. Pada era Orde Lama, Indonesia memainkan peran penting dalam gerakan anti-kolonialisme dan Konferensi Asia Afrika 1955 yang melahirkan semangat Non-Blok. Pada era Orde Baru, stabilitas, perdamaian, dan pluralisme menjadi daya tarik Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan berkontribusi pada pembentukan ASEAN.
Sementara pada era Reformasi, demokratisasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta moderasi beragama menjadi modal utama diplomasi Indonesia.
“Nilai-nilai ini telah membuat Indonesia dipercaya sebagai mediator konflik dan aktor regional yang moderat. Ini adalah aset soft power yang sangat berharga,” katanya.
Tantangan Abad ke-21 (H2)
Lihat Juga :
