Pengamat: Rangkaian Kebijakan Mendagri Krusial untuk Percepat Pemulihan Pascabencana

Meski demikian, Yohanes mengingatkan bahwa efektivitas sepaket kebijakan Mendagri tersebut sangat bergantung pada kesiapan dan akselerasi pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif meskipun wilayahnya menjadi prioritas perhatian pemerintah pusat.

“Jika pemda mampu berkoordinasi secara baik dengan pemerintah pusat, maka kebijakan Kemendagri ini akan sangat efektif dalam mempercepat pemulihan pemerintahan desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat,” katanya.

Ia juga mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk mencermati keterbatasan sumber daya birokrasi di daerah pascabencana. Daerah terdampak, menurut Yohanes, kerap mengalami kesulitan dalam merancang skenario pemulihan karena keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang pemulihan tata kelola pemerintahan.

Selain dukungan sumber daya manusia, Yohanes menilai pemerintah pusat perlu memastikan mekanisme pencairan dana pemulihan dapat diakses secara sederhana dan tidak berbelit. Hal ini penting agar pemulihan tata kelola pemerintahan desa, termasuk pemulihan arsip dan data kependudukan, dapat segera dilakukan.

Menurutnya, bagi Aceh sebagai wilayah terparah terdampak bencana, pemulihan pemerintahan desa menjadi kebutuhan paling mendesak agar perangkat desa kembali berfungsi membantu masyarakat, baik dalam penataan hunian maupun pencatatan pemulihan fisik dan psikologis korban bencana.

“Pemulihan pascabencana bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pemulihan sistem pemerintahan, pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat. Peran Kemendagri sangat sentral dalam memberikan pendampingan berkelanjutan agar Aceh kembali stabil dalam melayani masyarakat,” kata Yohanes.