Pengamat: Rangkaian Kebijakan Mendagri Krusial untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
Rabu, 31 Desember 2025 - 20:21 WIB
loading...
Pengamat kebijakan menilai paket kebijakan dari Mendagri Tito Karnavian jadi langkah strategis untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pengamat kebijakan menilai paket kebijakan yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana alam banjir dan longsor di Sumatera. Khususnya dalam mengaktifkan kembali pemerintahan daerah dan desa pascabencana.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci menilai rangkaian kebijakan yang diterbitkan Mendagri telah menjawab kebutuhan mendesak daerah terdampak, baik dari sisi fleksibilitas anggaran, keberlanjutan pelayanan publik, hingga pemulihan tata kelola pemerintahan desa.
Baca juga: Presiden Prabowo Cek dan Jajal Jembatan Bailey Sungai Garoga Tapsel
Salah satu kebijakan utama tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.1/9772/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah serta Pergeseran Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Bencana.
SE yang ditetapkan pada 11 Desember 2025 itu menjadi pedoman bagi pemerintah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam memanfaatkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun dari daerah lain.
Yohanes menilai pengaturan mengenai pergeseran anggaran dalam APBD sebagaimana diatur dalam SE tersebut sangat dibutuhkan untuk memastikan dukungan anggaran dapat digunakan secara cepat, tepat, dan akuntabel sesuai kebutuhan di lapangan.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci menilai rangkaian kebijakan yang diterbitkan Mendagri telah menjawab kebutuhan mendesak daerah terdampak, baik dari sisi fleksibilitas anggaran, keberlanjutan pelayanan publik, hingga pemulihan tata kelola pemerintahan desa.
Baca juga: Presiden Prabowo Cek dan Jajal Jembatan Bailey Sungai Garoga Tapsel
Salah satu kebijakan utama tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.1/9772/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah serta Pergeseran Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Bencana.
SE yang ditetapkan pada 11 Desember 2025 itu menjadi pedoman bagi pemerintah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam memanfaatkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun dari daerah lain.
Yohanes menilai pengaturan mengenai pergeseran anggaran dalam APBD sebagaimana diatur dalam SE tersebut sangat dibutuhkan untuk memastikan dukungan anggaran dapat digunakan secara cepat, tepat, dan akuntabel sesuai kebutuhan di lapangan.
Lihat Juga :
