Kebijakan Strategis Pemprov DKI Atasi Kemacetan Jakarta Harus Dievaluasi
Kamis, 11 Desember 2025 - 15:37 WIB
loading...
A
A
A
Dia menilai salah satu akar masalah adalah lambannya implementasi kebijakan strategis seperti Electronic Road Pricing (ERP) yang hingga kini belum diterapkan meskipun telah dibahas bertahun-tahun.
Dia juga menekankan evaluasi kinerja Dishub sudah menjadi kebutuhan mendesak, termasuk mempertimbangkan pergantian Kepala Dishub DKI. "Dalam prinsip tata kelola pemerintahan, jabatan yang terlalu lama tanpa rotasi dapat mengurangi dinamika organisasi dan inovasi. Pemprov perlu melakukan penyegaran agar ada perspektif baru dalam menangani kemacetan," ujarnya.
Menurut dia, rotasi bukanlah bentuk hukuman, tetapi bagian dari pembinaan karier ASN. Syafrin Liputo tetap memiliki potensi menempati jabatan Eselon II strategis lainnya di Pemprov DKI seperti Asisten Deputi, Wali Kota, atau posisi setingkatnya. Dalam jangka panjang, Syafrin bahkan bisa berpeluang menjadi Deputi Gubernur atau Sekretaris Daerah.
SGY berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno memberikan perhatian serius terhadap data serta fakta kemacetan ini.
"Kemacetan adalah masalah nyata, bukan persepsi. Pemprov harus mengambil langkah strategis, bukan sekadar bangga dengan peringkat. Masyarakat membutuhkan perbaikan mobilitas, bukan statistik yang menyesatkan," katanya.
Dia juga menekankan evaluasi kinerja Dishub sudah menjadi kebutuhan mendesak, termasuk mempertimbangkan pergantian Kepala Dishub DKI. "Dalam prinsip tata kelola pemerintahan, jabatan yang terlalu lama tanpa rotasi dapat mengurangi dinamika organisasi dan inovasi. Pemprov perlu melakukan penyegaran agar ada perspektif baru dalam menangani kemacetan," ujarnya.
Menurut dia, rotasi bukanlah bentuk hukuman, tetapi bagian dari pembinaan karier ASN. Syafrin Liputo tetap memiliki potensi menempati jabatan Eselon II strategis lainnya di Pemprov DKI seperti Asisten Deputi, Wali Kota, atau posisi setingkatnya. Dalam jangka panjang, Syafrin bahkan bisa berpeluang menjadi Deputi Gubernur atau Sekretaris Daerah.
SGY berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno memberikan perhatian serius terhadap data serta fakta kemacetan ini.
"Kemacetan adalah masalah nyata, bukan persepsi. Pemprov harus mengambil langkah strategis, bukan sekadar bangga dengan peringkat. Masyarakat membutuhkan perbaikan mobilitas, bukan statistik yang menyesatkan," katanya.
(jon)
Lihat Juga :
