Kebijakan Strategis Pemprov DKI Atasi Kemacetan Jakarta Harus Dievaluasi
Kamis, 11 Desember 2025 - 15:37 WIB
loading...
Kebijakan strategis Pemprov DKI Jakarta harus dievaluasi terkait penanganan kemacetan Jakarta. Evaluasi menyeluruh termasuk kinerja Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo yang telah memimpin selama 6,5 tahun sejak 8 Juli 2019. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan strategis Pemprov DKI Jakarta harus dievaluasi terkait penanganan kemacetan Jakarta . Evaluasi menyeluruh termasuk kinerja Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo yang telah memimpin selama 6,5 tahun sejak 8 Juli 2019.
"Masyarakat tidak butuh kabar peringkat turun, tetapi butuh bukti nyata bahwa perjalanan makin cepat dan nyaman. Data TomTom Traffic Index 2024 menunjukkan waktu tempuh 10 km kini mencapai 25 menit 31 detik, naik dibanding 23 menit 20 detik pada 2023. Ini bukti bahwa kemacetan tambah parah, bukan membaik," ujar Pemerhati Jakarta Sugiyanto (SGY), Kamis (11/12/2025).
Baca juga: Atasi Kemacetan Jakarta, Pemprov DKI Terapkan Teknologi AI
Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) ini mengatakan, masyarakat Jakarta setiap hari menghadapi realitas pahit kemacetan yang tidak kunjung mereda, bahkan semakin membebani aktivitas dan produktivitas warga.
Di luar TomTom, SGY menyoroti INRIX 2024 Global Traffic Scorecard yang bahkan menempatkan Jakarta di peringkat ke-7 kota termacet di dunia, naik dari posisi 10 pada tahun sebelumnya. Pengemudi di Jakarta kehilangan rata-rata 89 jam per tahun karena kemacetan.
"Lembaga internasional seperti INRIX mencatat kecepatan rata-rata di pusat Jakarta hanya 20 km/jam. Ini bukti kuat bahwa kebijakan transportasi tidak berjalan efektif," ucapnya.
Kemacetan di Jakarta telah menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp65-100 triliun per tahun, selain menambah polusi udara, memicu stres, kelelahan, hingga menurunkan kesehatan mental warga.
Dia menilai salah satu akar masalah adalah lambannya implementasi kebijakan strategis seperti Electronic Road Pricing (ERP) yang hingga kini belum diterapkan meskipun telah dibahas bertahun-tahun.
Dia juga menekankan evaluasi kinerja Dishub sudah menjadi kebutuhan mendesak, termasuk mempertimbangkan pergantian Kepala Dishub DKI. "Dalam prinsip tata kelola pemerintahan, jabatan yang terlalu lama tanpa rotasi dapat mengurangi dinamika organisasi dan inovasi. Pemprov perlu melakukan penyegaran agar ada perspektif baru dalam menangani kemacetan," ujarnya.
Menurut dia, rotasi bukanlah bentuk hukuman, tetapi bagian dari pembinaan karier ASN. Syafrin Liputo tetap memiliki potensi menempati jabatan Eselon II strategis lainnya di Pemprov DKI seperti Asisten Deputi, Wali Kota, atau posisi setingkatnya. Dalam jangka panjang, Syafrin bahkan bisa berpeluang menjadi Deputi Gubernur atau Sekretaris Daerah.
SGY berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno memberikan perhatian serius terhadap data serta fakta kemacetan ini.
"Kemacetan adalah masalah nyata, bukan persepsi. Pemprov harus mengambil langkah strategis, bukan sekadar bangga dengan peringkat. Masyarakat membutuhkan perbaikan mobilitas, bukan statistik yang menyesatkan," katanya.
"Masyarakat tidak butuh kabar peringkat turun, tetapi butuh bukti nyata bahwa perjalanan makin cepat dan nyaman. Data TomTom Traffic Index 2024 menunjukkan waktu tempuh 10 km kini mencapai 25 menit 31 detik, naik dibanding 23 menit 20 detik pada 2023. Ini bukti bahwa kemacetan tambah parah, bukan membaik," ujar Pemerhati Jakarta Sugiyanto (SGY), Kamis (11/12/2025).
Baca juga: Atasi Kemacetan Jakarta, Pemprov DKI Terapkan Teknologi AI
Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) ini mengatakan, masyarakat Jakarta setiap hari menghadapi realitas pahit kemacetan yang tidak kunjung mereda, bahkan semakin membebani aktivitas dan produktivitas warga.
Di luar TomTom, SGY menyoroti INRIX 2024 Global Traffic Scorecard yang bahkan menempatkan Jakarta di peringkat ke-7 kota termacet di dunia, naik dari posisi 10 pada tahun sebelumnya. Pengemudi di Jakarta kehilangan rata-rata 89 jam per tahun karena kemacetan.
"Lembaga internasional seperti INRIX mencatat kecepatan rata-rata di pusat Jakarta hanya 20 km/jam. Ini bukti kuat bahwa kebijakan transportasi tidak berjalan efektif," ucapnya.
Kemacetan di Jakarta telah menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp65-100 triliun per tahun, selain menambah polusi udara, memicu stres, kelelahan, hingga menurunkan kesehatan mental warga.
Dia menilai salah satu akar masalah adalah lambannya implementasi kebijakan strategis seperti Electronic Road Pricing (ERP) yang hingga kini belum diterapkan meskipun telah dibahas bertahun-tahun.
Dia juga menekankan evaluasi kinerja Dishub sudah menjadi kebutuhan mendesak, termasuk mempertimbangkan pergantian Kepala Dishub DKI. "Dalam prinsip tata kelola pemerintahan, jabatan yang terlalu lama tanpa rotasi dapat mengurangi dinamika organisasi dan inovasi. Pemprov perlu melakukan penyegaran agar ada perspektif baru dalam menangani kemacetan," ujarnya.
Menurut dia, rotasi bukanlah bentuk hukuman, tetapi bagian dari pembinaan karier ASN. Syafrin Liputo tetap memiliki potensi menempati jabatan Eselon II strategis lainnya di Pemprov DKI seperti Asisten Deputi, Wali Kota, atau posisi setingkatnya. Dalam jangka panjang, Syafrin bahkan bisa berpeluang menjadi Deputi Gubernur atau Sekretaris Daerah.
SGY berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno memberikan perhatian serius terhadap data serta fakta kemacetan ini.
"Kemacetan adalah masalah nyata, bukan persepsi. Pemprov harus mengambil langkah strategis, bukan sekadar bangga dengan peringkat. Masyarakat membutuhkan perbaikan mobilitas, bukan statistik yang menyesatkan," katanya.
(jon)
Lihat Juga :
