Aptrindo: Kebijakan Gubernur Jabar Terkait Truk ODOL Membingungkan Pelaku Usaha

BOGOR - Kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau KDM terkait pelarangan truk Over Dimension Over Loading ( ODOL ) di Jawa Barat dinilai membingungkan pelaku usaha. Kebijakan yang rencananya berlaku mulai 2 Januari 2026 dinilai mengabaikan kesepakatan DPR dan Pemerintah yang menargetkan pemberlakuan zero ODOL pada 2027.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Agus Pratiknyo, mengatakan tujuan KDM itu sebenarnya baik karena ingin menyelesaikan terkait dengan kerusakan-kerusakan jalan di Jawa Barat. Tapi, kebijakan KDM itu jelas sangat membingungkan para pelaku usaha.

Pasalnya, permasalahan terkait ODOL ini masih digodok di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah.

Baca juga: AHY Ungkap 5 Tantangan Utama Realisasikan Zero ODOL

“Penyelesaian masalah ODOL ini kan masih digodok, dan kita juga sudah dimintai masukan terkait masalah ODOL ini. Tapi, kok tiba-tiba KDM membuat kebijakan sendiri lagi. Ini kan membingungkan kita dari pelaku usaha,” ujarnya, Senin (3/11/2025).

Kemenko Infrastruktur dan Kemenko Perekonomian saat ini juga tengah membahas solusi terkait dampak pemberlakukan zero ODOL terhadap potensi kenaikan biaya logistik dan harga barang.

Seperti diketahui, pelaku usaha dan sopir truk memprediksi biaya angkut barang akan meningkat karena mereka harus menggunakan lebih banyak truk untuk mengangkut jumlah muatan yang sama, atau melakukan penyesuaian dimensi kendaraan.