BPHTB Jadi Lebih Ringan, Pemprov DKI Jakarta Terbitkan Kepgub 840 Tahun 2025
Sabtu, 04 Oktober 2025 - 07:08 WIB
loading...
A
A
A
j. Wajib Pajak yang memperoleh tanah/bangunan dari warisan.
k. Wajib Pajak BUMD yang memperoleh tanah/bangunan sebagai bagian penyertaan modal Pemerintah Daerah.
l. Wajib Pajak badan yang memperoleh tanah/bangunan karena penggabungan usaha.
m. Wajib Pajak badan yang memperoleh tanah/bangunan karena peleburan usaha.
n. Wajib Pajak yang memperoleh hak baru atas tanah/bangunan sebagai kelanjutan perpanjangan hak, tanpa perubahan nama.
o. Wajib Pajak yang memperoleh hak baru atas tanah/bangunan dari tanah eks-desa atau eks-kotapraja.
p. Wajib Pajak yang memperoleh hak baru atas tanah/bangunan di atas hak pengelolaan milik Pemprov DKI Jakarta.
q. Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru berupa hak pengelolaan.
r. Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan, dengan penguasaan fisik lebih dari 20 tahun (dibuktikan data yuridis dan fisik Kantor Pertanahan).
s. Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan, dalam rangka perpanjangan hak atas tanah bersama rumah susun, atas nama pemegang hak yang berbeda dari sebelumnya.
Besaran Pengurangan
Kriteria penerima pengurangan BPHTB tersebut dibagi dalam beberapa kelompok untuk menentukan besaran pengurangan yang akan diterima.
k. Wajib Pajak BUMD yang memperoleh tanah/bangunan sebagai bagian penyertaan modal Pemerintah Daerah.
l. Wajib Pajak badan yang memperoleh tanah/bangunan karena penggabungan usaha.
m. Wajib Pajak badan yang memperoleh tanah/bangunan karena peleburan usaha.
n. Wajib Pajak yang memperoleh hak baru atas tanah/bangunan sebagai kelanjutan perpanjangan hak, tanpa perubahan nama.
o. Wajib Pajak yang memperoleh hak baru atas tanah/bangunan dari tanah eks-desa atau eks-kotapraja.
p. Wajib Pajak yang memperoleh hak baru atas tanah/bangunan di atas hak pengelolaan milik Pemprov DKI Jakarta.
q. Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru berupa hak pengelolaan.
r. Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan, dengan penguasaan fisik lebih dari 20 tahun (dibuktikan data yuridis dan fisik Kantor Pertanahan).
s. Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan, dalam rangka perpanjangan hak atas tanah bersama rumah susun, atas nama pemegang hak yang berbeda dari sebelumnya.
Besaran Pengurangan
Kriteria penerima pengurangan BPHTB tersebut dibagi dalam beberapa kelompok untuk menentukan besaran pengurangan yang akan diterima.
Lihat Juga :
