Pakar Logistik ULBI Usulkan Pemerintah Buat Pilot Project Zero ODOL
Selasa, 09 September 2025 - 18:27 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Kemenhub Targetkan Aturan Baru Larangan Truk ODOL Rampung Akhir 2025, Ini Isinya
“Jika biaya produksi bisa ditekan, saya yakin mereka juga pasti bersedia juga mengurangi beban truknya. Karena, truk ODOL ini kan tujuannya karena ingin mengurangi biaya produksi agar bisa bersaing di pasar,” katanya.
Dodi mengungkapkan dari kajian yang dilakukan mahasiswa bimbingannya di satu perusahaan BUMD bidang pertanian termasuk pupuk di Bali, ada peningkatan biaya sekitar 500% jika harus mengalihkan truk-truk ODOL itu menjadi Zero ODOL.
“Jadi, kurang lebih mereka kalau Zero ODOL ini dijalankan, mereka itu bukan memangkas tapi akan menambah kurang lebih 500% biaya operasionalnya. Di Bali saja sudah begitu besar, apalagi di Jabodetabek,” ucapnya.
Jadi, mungkin yang harus dilakukan pemerintah terlebih dahulu sebelum Zero ODOL itu adalah pemberian insentif. Dodi juga mengusulkan agar Zero ODOL ini diterapkan di satu wilayah dulu untuk dijadikan pilot project bagi daerah-daerah lainnya. Tapi, dia menyarankan agar pilot project itu tidak dimulai dari Jabodetabek dulu, karena akan rumit mengingat banyaknya pemain truk ODOL di sana.
“Mungkin bisa dimulai di tempat-tempat yang memang mudah untuk dikendalikan sebagai pilot project. Misalkan di Bali atau Jawa Tengah, sehingga nanti bisa bekerjasama dengan daerahnya. Biarkan mereka menaati peraturan yang sudah ditetapkan sambil diberikan insentif,” tukasnya.
Jadi, kebijakan Zero ODOL ini akan sulit kalau dilakukan serentak di semua wilayah di Indonesia. “Berat itu. Karena, kalau serentak itu agak sedikit chaos karena pasti akan terjadi demo di mana-mana,” ucapnya.
“Jika biaya produksi bisa ditekan, saya yakin mereka juga pasti bersedia juga mengurangi beban truknya. Karena, truk ODOL ini kan tujuannya karena ingin mengurangi biaya produksi agar bisa bersaing di pasar,” katanya.
Dodi mengungkapkan dari kajian yang dilakukan mahasiswa bimbingannya di satu perusahaan BUMD bidang pertanian termasuk pupuk di Bali, ada peningkatan biaya sekitar 500% jika harus mengalihkan truk-truk ODOL itu menjadi Zero ODOL.
“Jadi, kurang lebih mereka kalau Zero ODOL ini dijalankan, mereka itu bukan memangkas tapi akan menambah kurang lebih 500% biaya operasionalnya. Di Bali saja sudah begitu besar, apalagi di Jabodetabek,” ucapnya.
Jadi, mungkin yang harus dilakukan pemerintah terlebih dahulu sebelum Zero ODOL itu adalah pemberian insentif. Dodi juga mengusulkan agar Zero ODOL ini diterapkan di satu wilayah dulu untuk dijadikan pilot project bagi daerah-daerah lainnya. Tapi, dia menyarankan agar pilot project itu tidak dimulai dari Jabodetabek dulu, karena akan rumit mengingat banyaknya pemain truk ODOL di sana.
“Mungkin bisa dimulai di tempat-tempat yang memang mudah untuk dikendalikan sebagai pilot project. Misalkan di Bali atau Jawa Tengah, sehingga nanti bisa bekerjasama dengan daerahnya. Biarkan mereka menaati peraturan yang sudah ditetapkan sambil diberikan insentif,” tukasnya.
Jadi, kebijakan Zero ODOL ini akan sulit kalau dilakukan serentak di semua wilayah di Indonesia. “Berat itu. Karena, kalau serentak itu agak sedikit chaos karena pasti akan terjadi demo di mana-mana,” ucapnya.
Lihat Juga :
