Pakar Logistik ULBI Usulkan Pemerintah Buat Pilot Project Zero ODOL
Selasa, 09 September 2025 - 18:27 WIB
loading...
Pemerintah diminta membuat pilot project zero Over Dimension Overloading (ODOL) di suatu wilayah atau daerah. Foto/SindoNews
A
A
A
BALI - Pemerintah diminta membuat pilot project zero Over Dimension Overloading ( ODOL ) di suatu wilayah atau daerah. Sebab pemerintah tidak bisa mengedepankan sisi penegakan hukumnya atau sanksi untuk penyelesaian masalah truk ODOL.
Pakar Logistik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) Dodi Permadi mengatakan, kebijakan Zero ODOL tidak bisa diterapkan di semua daerah dalam waktu bersamaan.
“Kalau saya lihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam setiap memberikan peraturan itu biasanya yang dikedepankan adalah sanksi. Ini juga yang membuat kebijakan Zero ODOL itu sulit untuk diterapkan,” ujarnya, Selasa (9/9/2025).
Baca juga: Alarm Keras dari Kemenhub: Perang Total Lawan Monster ODOL Dimulai, Aturan Tarif Jadi Senjata Utama
Dodi menyebut, sebelum menegakkan Zero ODOL, pemerintah seharusnya memunculkan insentifnya dulu. Hal itu mengingat besarnya penambahan biaya operasional jika truk-truk ODOL ini distandarkan. Misalkan dengan menggulirkan pemotongan untuk biaya tol.
“Waktu ada beberapa kegiatan libur besar misalnya, pemerintah harus memotong biaya tol terhadap mereka sebesar 50%. Itu kan bisa mengurangi biaya operasional. Termasuk yang paling terasa itu di biaya bahan bakar, juga perlu diberikan insentif dengan harga yang lebih murah,” tukasnya.
Jadi, hal-hal seperti itu harus terus dikampanyekan. Menurut Dodi, hal itu penting dilakukan jika pemerintah mau mendorong agar truk-truk ODOL itu bisa hilang secara bertahap.
Pakar Logistik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) Dodi Permadi mengatakan, kebijakan Zero ODOL tidak bisa diterapkan di semua daerah dalam waktu bersamaan.
“Kalau saya lihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam setiap memberikan peraturan itu biasanya yang dikedepankan adalah sanksi. Ini juga yang membuat kebijakan Zero ODOL itu sulit untuk diterapkan,” ujarnya, Selasa (9/9/2025).
Baca juga: Alarm Keras dari Kemenhub: Perang Total Lawan Monster ODOL Dimulai, Aturan Tarif Jadi Senjata Utama
Dodi menyebut, sebelum menegakkan Zero ODOL, pemerintah seharusnya memunculkan insentifnya dulu. Hal itu mengingat besarnya penambahan biaya operasional jika truk-truk ODOL ini distandarkan. Misalkan dengan menggulirkan pemotongan untuk biaya tol.
“Waktu ada beberapa kegiatan libur besar misalnya, pemerintah harus memotong biaya tol terhadap mereka sebesar 50%. Itu kan bisa mengurangi biaya operasional. Termasuk yang paling terasa itu di biaya bahan bakar, juga perlu diberikan insentif dengan harga yang lebih murah,” tukasnya.
Jadi, hal-hal seperti itu harus terus dikampanyekan. Menurut Dodi, hal itu penting dilakukan jika pemerintah mau mendorong agar truk-truk ODOL itu bisa hilang secara bertahap.
Lihat Juga :
