PUSPA Kota Gorontalo akan Dibentuk dan Diperkuat
Jum'at, 11 September 2020 - 12:35 WIB
loading...
A
A
A
“Saat ini Pemerintah Kota Gorontalo khususya instansi terkait, tengah diperhadapkan dengan berbagai keterbatasan seperti jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran dan sarana yang terbatas. Oleh karen itu sejak tahun 2017 lalu Kemenpan PPPA membentuk Puspa, melibatkan seluruh komponen organisasi dan masyarakat untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kota Gorontalo,” jelas Jusmiati.
“Perempuan dan anak adalah isu lintas sektor dan lintas bidang, yang sangat strategis. Berhasil tidakanya pembangunan sebuah negara atau daerah, sangat bergantung pada kontribusi yang mereka berikan. Perempuan tidak harus mendominasi laki-laki, tetapi bagaimana membuat hubungan relasi yang seimbag dan harmonis. Berbagai peran baik dalam keluarga, masyarakat sampai dalam tahapan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara,” timpal Jusmiati.
Forum Puspa yang akan dibentuk Jusmiati harapkan, dapat bekerjasama dengan DPPKB-P3A Kota Gorontalo. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai dengan tahapan evaluasi.
“Kerja sinergi ini harus dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan lembaga-lembaga masyarakat, karena semakin banyak unsur yang terlibat dalam penutasan isu-isu terkait, maka program kegiatan PPPA dapat dilaksanakan dengan cara efektif dan efisien serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Jusmiati.
“Perempuan dan anak adalah isu lintas sektor dan lintas bidang, yang sangat strategis. Berhasil tidakanya pembangunan sebuah negara atau daerah, sangat bergantung pada kontribusi yang mereka berikan. Perempuan tidak harus mendominasi laki-laki, tetapi bagaimana membuat hubungan relasi yang seimbag dan harmonis. Berbagai peran baik dalam keluarga, masyarakat sampai dalam tahapan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara,” timpal Jusmiati.
Forum Puspa yang akan dibentuk Jusmiati harapkan, dapat bekerjasama dengan DPPKB-P3A Kota Gorontalo. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai dengan tahapan evaluasi.
“Kerja sinergi ini harus dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan lembaga-lembaga masyarakat, karena semakin banyak unsur yang terlibat dalam penutasan isu-isu terkait, maka program kegiatan PPPA dapat dilaksanakan dengan cara efektif dan efisien serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Jusmiati.
(atk)
