Kepemimpinan Mahapatih Gajah Mada dalam Menggerakkan Roda Pemerintahan Majapahit
Sabtu, 12 Juli 2025 - 07:00 WIB
loading...
A
A
A
Pemerintahan daerah mempunyai kewajiban melaporkan keadaan pemerintahannya terhadap pemerintahan pusat yang diketuai Patih Gajah Mada. Jadi, seluk beluk pemerintahan seluruh negara ditentukan oleh Gajah Mada.
Para patih dan pembesar pemerintahan daerah dan bawahan menerima perintah dari Patih Majapahit serta memberikan laporan tentang keadaan pemerintahan bawahan kepada Gajah Mada. Penjelasan tentang kewajiban pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh para patih itu untuk melaporkan keadaan pemerintahan terhadap pemerintahan pusat.
Tercatat setiap bulan tanggal satu Caitra atau bulan pertama diadakan musyawarah besar di balai pertemuan di Alun-Alun Majapahit. Musyawarah ini dihadiri seluruh petugas atau para menteri yang mempunyai tanggung jawab dalam pemerintahan, yaitu para menteri tanda, gusti, pembantu raja, juru, buyut, akuwu, yang dari dalam kota atau luar kota, para aria, serta pendeta.
Tujuan dilaksanakan musyawarah besar untuk mendoktrin ajaran Raja Kapa-kapa yang telah menjadi garis panduan negeri. Isi sumber ajaran Raja Kapa-kapa yakni laku utama dan mengelakkan kejahatan.
Dengan pelaksanaan musyawarah seperti itu membuktikan bahwa antara pemerintahan pusat dan pemerintahan bagian daerah telah membuat garis panduan negeri yang mesti dilaksanakan oleh seluruh warganya sebagai peraturan bersama pemerintahan.
Para patih dan pembesar pemerintahan daerah dan bawahan menerima perintah dari Patih Majapahit serta memberikan laporan tentang keadaan pemerintahan bawahan kepada Gajah Mada. Penjelasan tentang kewajiban pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh para patih itu untuk melaporkan keadaan pemerintahan terhadap pemerintahan pusat.
Tercatat setiap bulan tanggal satu Caitra atau bulan pertama diadakan musyawarah besar di balai pertemuan di Alun-Alun Majapahit. Musyawarah ini dihadiri seluruh petugas atau para menteri yang mempunyai tanggung jawab dalam pemerintahan, yaitu para menteri tanda, gusti, pembantu raja, juru, buyut, akuwu, yang dari dalam kota atau luar kota, para aria, serta pendeta.
Tujuan dilaksanakan musyawarah besar untuk mendoktrin ajaran Raja Kapa-kapa yang telah menjadi garis panduan negeri. Isi sumber ajaran Raja Kapa-kapa yakni laku utama dan mengelakkan kejahatan.
Dengan pelaksanaan musyawarah seperti itu membuktikan bahwa antara pemerintahan pusat dan pemerintahan bagian daerah telah membuat garis panduan negeri yang mesti dilaksanakan oleh seluruh warganya sebagai peraturan bersama pemerintahan.
(jon)
Lihat Juga :
