Kepemimpinan Mahapatih Gajah Mada dalam Menggerakkan Roda Pemerintahan Majapahit

KEBESARANKerajaan Majapahit tidak bisa dipisahkan dari kepemimpinan Mahapatih Gajah Mada . Dia memiliki peran sentral dan jabatan strategis. Program pemerintahan Majapahit begitu dipengaruhi Gajah Mada.

Berbagai kebijakan politik juga bisa diambil Gajah Mada yang berwenang memberikan saran ke raja sebagai kepala pemerintahan tertinggi. Gajah Mada juga yang mempengaruhi Majapahit dan membuka kekuasaan hingga luar Pulau Jawa.

Baca juga: Kedigdayaan Gajah Mada di Kerajaan Majapahit yang Tak Tergantikan

Pemerintahan Majapahit mempunyai dua bagian yaitu daerah dan pusat. Bagian daerah pemerintahan Majapahit baik yang berada di darat maupun pesisir dilaksanakan oleh bupati dan patih, sebagaimana dikutip dari buku "Gajah Mada Sistem Politik dan Kepemimpinannya".

Gajah Mada juga membantu sistem pemerintahan berjalan. Selain raja di ibu kota, daerah juga terdapat raja atau ratu daerah yang melaksanakan tugas kekuasaan kecil di bawah wilayahnya yaitu bagian bawah pemerintahan negara Majapahit dilaksanakan oleh para pejabat yang berada di wilayah pemerintahan desa.

Mereka menyusun berbagai peraturan pemerintahan sendiri secara otonomi berdasar kepentingan peraturan wilayahnya. Tetapi, peraturan otonomi wilayah tersebut disusun dengan tidak mengabaikan terhadap aturan pemerintahan daerah maupun pusat.

Sebab, pemerintahan bawahan merupakan kaki tangan pemerintahan daerah, bagian pusat yang mesti bertanggung jawab terhadap aturan pemerintahan di atasnya. Bagian pemerintahan daerah ini merupakan bagian pemerintahan yang menghubungkan antara pemerintahan pusat dan desa.

Pemerintahan daerah mempunyai kewajiban melaporkan keadaan pemerintahannya terhadap pemerintahan pusat yang diketuai Patih Gajah Mada. Jadi, seluk beluk pemerintahan seluruh negara ditentukan oleh Gajah Mada.

Para patih dan pembesar pemerintahan daerah dan bawahan menerima perintah dari Patih Majapahit serta memberikan laporan tentang keadaan pemerintahan bawahan kepada Gajah Mada. Penjelasan tentang kewajiban pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh para patih itu untuk melaporkan keadaan pemerintahan terhadap pemerintahan pusat.

Tercatat setiap bulan tanggal satu Caitra atau bulan pertama diadakan musyawarah besar di balai pertemuan di Alun-Alun Majapahit. Musyawarah ini dihadiri seluruh petugas atau para menteri yang mempunyai tanggung jawab dalam pemerintahan, yaitu para menteri tanda, gusti, pembantu raja, juru, buyut, akuwu, yang dari dalam kota atau luar kota, para aria, serta pendeta.

Tujuan dilaksanakan musyawarah besar untuk mendoktrin ajaran Raja Kapa-kapa yang telah menjadi garis panduan negeri. Isi sumber ajaran Raja Kapa-kapa yakni laku utama dan mengelakkan kejahatan.

Dengan pelaksanaan musyawarah seperti itu membuktikan bahwa antara pemerintahan pusat dan pemerintahan bagian daerah telah membuat garis panduan negeri yang mesti dilaksanakan oleh seluruh warganya sebagai peraturan bersama pemerintahan.